Wednesday, 26 August 2015

UNTUKMU


Untukmu telah
bnyk trkorbankn
Namun
tak akan gentar
&surut mnyerah
dlm pasrah
Sebuah & kbebasn
yg brdaulat
Bkn untk trjajah
Trcabik trtindas
& trampas
Namun untk
di prjuangan
dlm hati yg utuh
& kini saatnya
untk kita
brsatu padu
Bkn untk mencari
salah & mnyalahkn
Bkn untuk mnjadikn
diri sbg paling
Tp bersatu
untk mngemban
yg kita cintai

KU TITIPKAN


Kutitipakan
sebuah cinta
agar cinta kita
dpt menjagamu


disaat engkau
ga ada disampingku
ku berharap cinta ini
dpt menjagmu

ku percaya
kau selalu
menjaga
cinta kita

BERPIKIR SEJENAK


Ketika aku brpikir
negatif pd sseorang
tanpa sadar ku tlh
mnghakimi orang itu

lebih mngkn mana
brusaha mnsterilkn
smua tmpt agar
tak ada kuman
Atau mmprkuat daya
tahan tubuh kita sndiri
Ttp bagaimana
Ku berpikir negatif
pd smua orang
bkn orang Ɣanƍ
mmbuatku bahagia
ttp sikapkulh
yg mnentukn
aku bahagia
atau tdk

DI SENJA HARI


Kala matahari hampir
tenggelm di ufuk Barat
tampak dikjauhn
sprt bola raksasa
akan jatuh kedasar laut
nan luas tak brtepi

Cahayanya sdh pudar
tdk mnyengat lg
seakan2 kelelahn
krn tlh mlanglang buana
sepanjang hari
Angin laut brtiup
begitu kencang
mmprmainkn air laut
hngg mnjd ombak
& gelombang
Di udara angin
mmprmainkn bendera2
yg brdiri tegak dpuncak
bendera itu
seakan2 kegirangan

UANG GARUDA BLUSUKAN

        Parno memang bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang pedagang kecil. Saking kecilnya, dagangan gorengan yang dijualnya pun terbilang mini. Tahu dan tempe goreng yang biasa dijajakan dengan ukuran standar, terpaksa besarannya dipangkas menjadi tigaperempat. Parno terpaksa melakukan itu lantaran harga kacang kedelai sebagai bahan dasar dua kudapan khas anak negeri, ini memang sedang menggeliat naik.      
Tidak hanya Parno. Rekan-rekannya sesama pedagang gorengan melakukan hal yang sama. Bahkan, aksi mereka pun diikuti pedagang-pedagang lainnya.Kang Jono, misalnya, terpaksa mengatrol harga jual satu porsi makanan di warung Tegal-nya. Pendek kata, hampir semua pedagang memiliki cara masing-masing menyiasati semakin mendakinya harga bahan- bahan pokok.
       Jauh lebih ke atas lagi. Para juragan pemilik usaha besar pun uring-uringan. Pabrik yang selama ini menopang kehidupan mapan mereka terancam berhenti beroperasi. Artinya, keran keuangan mereka pun bakal tersendat. Mereka bingung karena selama ini pabrik garmen menggunakan bahan baku dari luar sana yang dibayar menggunakan ‘Mr Dollar (AS)’. Celakanya, sudah dua bulan belakangan ini, mata uang ‘Paman Sam’ itu terus menekan mata uang Garuda (rupiah). Saat ini saja, harga 1 dolar AS sudah di atas angka Rp 14.000. Nah, cara paling realistis di mata para juragan adalah penutupan pabrik atau pemehakaan karyawan!
         Bagaimana dengan pemerintah? Ilustrasi di atas menggambarkan betapa sejatinya pemerintah kita pun sedang kalut menghadapi persoalan di luar sana (global). Berbagai persoalan di luar sana yang mengerucut dengan berjayanya ‘Mr Dollar’ seolah menjadi trouble maker bagi perekonomi kita. Ironisnya, pemangku kebijakan sektor finansial, dalam hal ini Bank Indonesia, tidak pernah bisa mengangkat ‘martabat’ rupiah.
Di sisi lain, selama ini, ‘Mister Dollar’ kerap membuat para pengampu kebijakan di negeri lupa daratan, lupa akan kemandirian, dan lupa terhadap kebersamaan. Akibatnya, seperti yang dialami saat ini, rakyatlah yang menjadi korban.
        Dan, cara paling ampuh yang kerap kita dengar yakni alasan pengampu kebijakan di pusat pemerintahan; “kita tidak sendiri. Semua negara mengalami hal yang sama”. Parahnya, mereka menilai kita masih jauh lebih baik ketimbang tetangga-tetangga, dan sahabat-sahabat kita. Apakah dengan mengatakan ‘kita masih jauh lebih baik’, rakyat bisa percaya?
         Seharusnya krisis ekonomi di negeri ini --dalam bahasa pemerintah, ‘pelemahan ekonomi’-- tidak perlu harus dibanding-bandingkan dengan negara tetangga atau sahabat. Jangan sampai rakyat menilai, para pemangku kebijakan di pusat-pusat kekuasaan tidak becus mengurusi perekonomian lantas ‘mengambinghitamkan’ persoalan di luar sana sebagai pembenaran.
         Apa pun alasannya, kita saat ini sedang dibelit masalah ekonomi cukup krusial --yang jika tidak disikapi dengan cepat, cermat dan cerdas, bisa saja situasinya tidak jauh beda seperti krisis ekonomi 1997 silam. Oke lah, bisa jadi benar apa yang dikatakan banyak orang bahwa situasi sekarang berbeda dengan 18 tahun silam. Namun, apa pun argumennya, fakta bahwa perekonomian negeri ini sedang dirundung masalah berat yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan blusukan ke sana-ke mari. Perlunya berbagai terobosan agar perekonomian negeri ini kembali bergairah dan bisa tetap survive.
         Syukur kita bisa sedikit lega Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah masih memiliki banyak uang untuk menggerakkan perekonomian. Dana sebesar hampir Rp 900 triliun yang terhimpun dari APBN, APBD dan BUMN, itu diharapkan bisa digunakan guna menggairahkan perekonomian nasional.
Harus diakui, selama ini kecilnya serapan penggunaan anggaran pemerintah menjadi salah satu faktor pelemahan ekonomi kita. Tumpukan uang itu sudah ada di hadapan yang sudah selayaknya digunakan sebagaimana mestinya sehingga napas ekonomi negeri ini tidak lagi megap-megap, tapi benar-benar bisa berlari cepat. Syukur-syukur, itu juga bisa mengangkat ‘martabat’ rupiah!

Wednesday, 19 August 2015

SEBUT NAMAKU 3X

       ORANG yang terjun ke dunia politik mungkin lebih suka disebut ‘politisi’ ketimbang ‘politikus’. Pasalnya, ‘politikus’ mengandung unsur kata ‘tikus’ yang menyiratkan makna pencuri dan perusak. Politikus bahkan bisa diartikan banyak tikus, sepadan poligami yang berarti banyak isteri.
Mungkin jumlah politikus lebih banyak daripada politisi. Politikus menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk meraih kekayaan dan kehormatan belaka. Yang sudah kaya dan terhormat, ingin jauh lebih kaya dan terhormat lagi.
      Kini kekuasaan dan kekayaan itu ibarat telur dan ayam. Kekayaan bisa membeli kekuasaan, dan kekuasaan bisa mendatangkan kekayaan. Sedangkan kehormatan mengiringi keduanya.
Sudah maklum, jatah kursi kekuasaan itu terbatas sehingga para peminatnya akan berebut. Yang kuat akan menang dan yang lemah akan kalah. Inilah logika kekuasaan.
      Untuk bisa meraih kemenangan, orang harus berusaha mengerahkan segala kekuatan dengan cara apapun. Berbagai peraturan dan undang undang yang membatasi, tetap dicari celahnya agar bisa diterobos. Pokoknya, yang penting menang!
Prinsip yang ‘penting menang’ itu tentu tidak diungkapkan secara terbuka. Kekuasaan itu adalah seni. Seorang pengejar kekuasaan harus pandai berpuisi, menyusun kata, menggubah nada dan mengatur gaya, agar publik terpesona.
      Ibarat buaya darat, sang pengejar kekuasaan adalah perayu super dengan sederet janji dusta. “Kalian akan sejahtera, aman dan damai, jika memilihku sebagai penguasa!”
Di sisi lain, kaum bijak bestari, agamawan dan filosof, berharap kekuasaan dapat menjadi alat untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kekuasaan bukan piala yang direbut, tetapi beban tanggung jawab yang diletakkan di pundak.
      Kekuasaan adalah amânah, titipan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dan Tuhan.
Penguasa adalah pelayan dan pelindung. Penguasa adalah wakil dan ketuanya adalah rakyat.
Namun, harapan indah tentang kekuasaan tersebut ternyata sangat sulit ditemukan dalam kenyataan. Berbagai sistem kekuasaan sudah dibuat dan dilaksanakan, baik yang sekuler ataupun yang berbasis keagamaan.
Tetapi tampaknya, kekuasaan tetap cenderung lebih dihayati sebagai alat untuk meraih kekayaan dan kepentingan pribadi ketimbang sebagai alat mencapai kebaikan bersama.
Mengapa? Mungkin karena perjuangan moral antara yang baik dan buruk, dosa dan pahala, adalah perjuangan manusia sepanjang hayat, termasuk di ranah kekuasaan.
       Dalam perjuangan moral itu, turun ke lembah nista dan dosa, lebih mudah daripada mendaki puncak gunung kebaikan dan kemuliaan. Turun derajat menjadi hewan lebih gampang daripada naik derajat melampaui malaikat.
Sebab lainnya barangkali adalah terlampau percaya diri. Merasa mampu memperbaiki masyarakat, padahal dia belum mampu mengendalikan kekuatan jahat di dalam dirinya sendiri.
Bagaimana mungkin seorang pemimpin dapat memperbaiki masyarakat, jika dirinya sendiri belum baik? Bagaimana dia dapat mengalahkan penjahat, jika belum bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri?
Selain itu, kaum elite di masyarakat, yakni mereka yang terpelajar dan berada di kelas menengah dan atas, tentu lebih menentukan arah kekuasaan ketimbang kaum miskin dan pinggiran.
       Masalahnya, justru kaum elite itulah yang tampaknya sibuk berdagang dan berjudi dengan kekuasaan. Merekalah yang dapat menggiring dan menekan rakyat agar mau menjual tunai bahkan memanipulasi suara.
Saya khawatir, orang-orang baik di kalangan elite cenderung tidak tertarik pada kekuasaan, sementara orang-orang setengah baik atau bahkan jahat justru sangat bergairah ingin menjadi penguasa.
Lebih parah lagi jika kaum cendekiawan dan tokoh agama gampang dibeli sehingga mulut mereka terkunci. Sementara sebagian lagi dari mereka malah menutup mata, tidak peduli dengan apapun yang terjadi
        ‘Untungnya’, hidup manusia terlampau kecil dan sederhana jika hanya dilihat dari teropong kekuasaan. Kekuasaan memang menentukan banyak hal, tetapi tidak menentukan semua hal. Mungkin sekarang petualang kekuasaan lebih banyak daripada pejuang kebenaran dan keadilan. Namun, di dunia politik sekali pun, orang-orang baik tetap ada. Merekalah harapan kita. Politisi bukan politikus, apalagi tikus!

MER(D)EKA

“Merdeka!”
“Sekali merdeka, tetap merdeka!”
“Merdeka atau mati!”
Itulah yel-yel yang diteriakkan penuh semangat di era perjuangan kemerdekaan. Bagi bangsa Indonesia, kemerdekaan bukan sekadar tahapan penting sejarah, tetapi alasan utama dari keberadaan diri sebagai bangsa.
Darah dan napas rasa kebangsaan orang Indonesia adalah kemerdekaan. Kemerdekaan adalah antitesis dari penjajahan. Keduanya dibayangkan laksana pilihan antara hidup dan mati, hitam dan putih.
Karena rasa kebangsaan Indonesia itu dibangun atas dasar perjuangan melawan penjajahan, maka dalil yang menopangnya adalah nilai etis universal.
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Begitulah kalimat pertama dalam Pembukaan UUD 1945.
Kata ‘merdeka’ tampaknya sengaja dipilih untuk memberi kekuatan lebih dibanding kata ‘bebas’. Lawan dari kata ‘merdeka’ adalah ‘budak’, sedangkan lawan dari ‘bebas’ adalah ‘terikat’. Merdeka berarti bebas dari perbudakan.
Penjajahan dipahami seperti perbudakan. Seorang budak adalah orang yang hidupnya dikuasai orang lain, sehingga kehilangan jatidirinya sebagai manusia.
Dalam bahasa Inggris, kemerdekaan biasanya diterjemahkan dengan freedom atau independence. Kata freedom artinya kebebasan, sedangkan independence artinya tidak tergantung.
Bagi orang Indonesia, kata ‘bebas’ dan ‘tidak tergantung’ tidak menyimpan makna sekuat kata ‘merdeka’. Karena itulah, Romo Mangunwijaya suka menyebut ‘teologi pembebasan’ dengan ‘teologi pemerdekaan’.
Namun, ketika kemerdekaan dari penjajahan telah dicapai, cita-cita menegakkan bangsa yang ‘bersatu, berdaulat, adil dan makmur’ tidaklah mudah diwujudkan.
Menyatukan bangsa yang terdiri atas 13.466 pulau, yang luasnya sepadan jarak antara London, Inggris dan Teheran, Iran serta didiami oleh 360 suku dan berbicara dengan 719 bahasa yang berbeda, jelas tidak mudah. Sejarah telah membuktikan hal itu.
Mungkin karena sadar rentannya persatuan bangsa yang amat majemuk ini, maka kita merasa lebih cocok menjadi negara kesatuan ketimbang negara serikat.
Akibatnya, banyak hal sangat terpusat di Jakarta, laksana peran Batavia di era kolonial. Kesenjangan pusat dan daerah pun sulit dihindari. Meski begitu, pada Era Reformasi, kita sudah berusaha mencari jalan keluar melalui otonomi daerah.
Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda dalam persatuan, sesungguhnya mencerminkan kenyataan yang rentan itu.
Meski Islam adalah agama yang dianut mayoritas orang Indonesia, di beberapa provinsi, Islam justru minoritas. Migrasi antarpulau oleh satu suku dan berjumpa dengan suku-suku lainnya, jika menggangu keseimbangan, tidak jarang menjadi potensi konflik yang berbahaya.
Namun, dengan segala kesulitan tersebut, bangsa Indonesia tetap bertahan dan bersatu. Hari ini usianya 70 tahun. Andai profesor, maka dia sudah pensiun.
Jelas ini suatu capaian yang patut disyukuri dan dibanggakan. Apalagi jika kita membandingkannya dengan konflik tak berkesudahan di negara-negara Timur Tengah, padahal luas negara mereka tidak sebesar Indonesia.
Selain persatuan,cita-cita yang lebih berat diwujudkan adalah adil dan makmur. Adil artinya negara memperlakukan warganya secara setara. Makmur artinya hidup sejahtera.
Faktanya, bangsa ini masih mengalami kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antarwilayah.
Sekitar 110 juta penduduk berpenghasilan di bawah 2 dolar AS sehari dan hampir 60 persen penduduk tinggal di Jawa.
Karena itu, kita menyambut baik rencana pemerintah bahwa pada 2016 nanti, semakin banyak dana pembangunan dialirkan ke daerah dan desa.
Transfer ke daerah naik dari Rp 643,8 triliun menjadi Rp 735,2 triliun. Dana desa naik dua kali lipat, dari Rp 20,6 riliun menjadi Rp 47 triliun. Peningkatan anggaran ini diharapkan dapat memicu ekonomi dan pembangunan daerah agar terjadi pemerataan.
Semoga masyarakat adil dan makmur itu bisa terwujud dalam waktu tidak terlalu lama. Semoga para pemimpin daerah dapat menggunakan kesempatan ini secara baik, bukan untuk dikorupsi dan memperkaya diri.
Semoga Trisakti, berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, tidak sekadar retorika. Dirgahayu Indonesia!