UANG GARUDA BLUSUKAN

        Parno memang bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang pedagang kecil. Saking kecilnya, dagangan gorengan yang dijualnya pun terbilang mini. Tahu dan tempe goreng yang biasa dijajakan dengan ukuran standar, terpaksa besarannya dipangkas menjadi tigaperempat. Parno terpaksa melakukan itu lantaran harga kacang kedelai sebagai bahan dasar dua kudapan khas anak negeri, ini memang sedang menggeliat naik.      
Tidak hanya Parno. Rekan-rekannya sesama pedagang gorengan melakukan hal yang sama. Bahkan, aksi mereka pun diikuti pedagang-pedagang lainnya.Kang Jono, misalnya, terpaksa mengatrol harga jual satu porsi makanan di warung Tegal-nya. Pendek kata, hampir semua pedagang memiliki cara masing-masing menyiasati semakin mendakinya harga bahan- bahan pokok.
       Jauh lebih ke atas lagi. Para juragan pemilik usaha besar pun uring-uringan. Pabrik yang selama ini menopang kehidupan mapan mereka terancam berhenti beroperasi. Artinya, keran keuangan mereka pun bakal tersendat. Mereka bingung karena selama ini pabrik garmen menggunakan bahan baku dari luar sana yang dibayar menggunakan ‘Mr Dollar (AS)’. Celakanya, sudah dua bulan belakangan ini, mata uang ‘Paman Sam’ itu terus menekan mata uang Garuda (rupiah). Saat ini saja, harga 1 dolar AS sudah di atas angka Rp 14.000. Nah, cara paling realistis di mata para juragan adalah penutupan pabrik atau pemehakaan karyawan!
         Bagaimana dengan pemerintah? Ilustrasi di atas menggambarkan betapa sejatinya pemerintah kita pun sedang kalut menghadapi persoalan di luar sana (global). Berbagai persoalan di luar sana yang mengerucut dengan berjayanya ‘Mr Dollar’ seolah menjadi trouble maker bagi perekonomi kita. Ironisnya, pemangku kebijakan sektor finansial, dalam hal ini Bank Indonesia, tidak pernah bisa mengangkat ‘martabat’ rupiah.
Di sisi lain, selama ini, ‘Mister Dollar’ kerap membuat para pengampu kebijakan di negeri lupa daratan, lupa akan kemandirian, dan lupa terhadap kebersamaan. Akibatnya, seperti yang dialami saat ini, rakyatlah yang menjadi korban.
        Dan, cara paling ampuh yang kerap kita dengar yakni alasan pengampu kebijakan di pusat pemerintahan; “kita tidak sendiri. Semua negara mengalami hal yang sama”. Parahnya, mereka menilai kita masih jauh lebih baik ketimbang tetangga-tetangga, dan sahabat-sahabat kita. Apakah dengan mengatakan ‘kita masih jauh lebih baik’, rakyat bisa percaya?
         Seharusnya krisis ekonomi di negeri ini --dalam bahasa pemerintah, ‘pelemahan ekonomi’-- tidak perlu harus dibanding-bandingkan dengan negara tetangga atau sahabat. Jangan sampai rakyat menilai, para pemangku kebijakan di pusat-pusat kekuasaan tidak becus mengurusi perekonomian lantas ‘mengambinghitamkan’ persoalan di luar sana sebagai pembenaran.
         Apa pun alasannya, kita saat ini sedang dibelit masalah ekonomi cukup krusial --yang jika tidak disikapi dengan cepat, cermat dan cerdas, bisa saja situasinya tidak jauh beda seperti krisis ekonomi 1997 silam. Oke lah, bisa jadi benar apa yang dikatakan banyak orang bahwa situasi sekarang berbeda dengan 18 tahun silam. Namun, apa pun argumennya, fakta bahwa perekonomian negeri ini sedang dirundung masalah berat yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan blusukan ke sana-ke mari. Perlunya berbagai terobosan agar perekonomian negeri ini kembali bergairah dan bisa tetap survive.
         Syukur kita bisa sedikit lega Presiden Jokowi menyatakan bahwa pemerintah masih memiliki banyak uang untuk menggerakkan perekonomian. Dana sebesar hampir Rp 900 triliun yang terhimpun dari APBN, APBD dan BUMN, itu diharapkan bisa digunakan guna menggairahkan perekonomian nasional.
Harus diakui, selama ini kecilnya serapan penggunaan anggaran pemerintah menjadi salah satu faktor pelemahan ekonomi kita. Tumpukan uang itu sudah ada di hadapan yang sudah selayaknya digunakan sebagaimana mestinya sehingga napas ekonomi negeri ini tidak lagi megap-megap, tapi benar-benar bisa berlari cepat. Syukur-syukur, itu juga bisa mengangkat ‘martabat’ rupiah!