PADA
awal 1950-an, uang kertas Indonesia pernah dipotong nialainya separuh.
sebagai Wakil Presiden, Bung Hatta tentu mengetahui rencana kebijakan
ini. Tetapi ketika kebijakan itu terapkan, istetinya mengeluh, kenapa
Bung Hatta tidak memberitahunya terlebih dahulu. Hatta lalu menjelaskan
bahwa rahasia negara wjib dijaga, dan kepentingan negara harus di atas
kepentingan keluarga.
Demikianlah kisah yang ditulis Rosihan
Anwar dalam In Memoriam (2002: 78-79). Bagi kita, kisah Bung Hatta di
atas mungkin terkesan terlalu idealis, karena sulit dicari padnananya di
zaman sekarang. Kini banyak orang menjadi pejabat, bersumpah atas nama
tuhan, akan mendaahulukan kepentingan negara diatas kepetingan pribadi
dan golongan, tetapi yang dia lakukan justru sebaliknya.
Mengapa ? karena banyak orang sekarang, memburu jabatan hanya untuk
mendapatkan kekayaan dan kehormatan. Mereka ini tidak sepenuhnya salah,
karena sejak awal, mereka memang membeli jabatan itu. entah dengan
membagi-bagikan uang kepada calon pemilih, entah membayar sekian ratus
juta atau miliar kepada orang calo jabatan, atau memberi setoran rutin
kepada atasan yang mengangkatnya.
Akibatnya, jabatan ibarat
barang daganganm yang dieli dengan perhitungan untung rugi. semakin
tinggi jabatan itu, semakin mahal pula harganya. Konon, seperti halnya
membeli barang, membeli jabatan juga tidak harus bayar tunai. Kredit
alias berhutang juga bisa. Misalnya, ada pengusaha yang mau memodali.
Nanti kalau duah menjabat, tinggal menyicil, dengan memuluskan
proyek-proyek untuk si pengusaha.
adapun orang yang sudah
menjabat, dan ingin memerpanjang jabatanya, ia bisa saja memainkan uang
negara. anggaran negara diatur sedemikian rupa untuk biaya foto dirinya
di baiho dan iklan di media cetak dan elektronik. Uang negara juga
disumbangkan ke lembaga ini dan itu. "Saya sudah bantu kalian tolong
mengerti saat pemilu nanti," katanya. Seolah uang itu miliknya,bukan
milik rakyat.
Tidak hanya itu. Untuk mendapatkan jabatan,
konon orang juga perlu bantuan dukun atau penasehat spiritual, yang
sudah tentu perlu dibayar. Kadang kala si penasehat spiritual itu
mengajurkan agar si calon sembahyang, puasa, membaca doa-doa atau bahkan
bertapa. Tujuannya jelas bukan untuk pahala di akhirat atau berkenan
Tuhan, melainkan untuk pahala ekonomi dan politik alias jabatan.
Demikianlah jabatan akhirnya tidak lebih dari komoditas yang dijual
belikan di pasar politik. Ia bukan lagi amanah yang diberikan masyarakat
kepada seseorang, melainkan hasil transaksi ekonomis belaka. Karena
itu, naif kiranya mengharapkan pelayanan dan pengabdian dari seorang
pejabat semacam ini. Disisi lain, kita juga tidak bolehmmarah padanya,
jika kita sendiri menerima uang jual-beli yang ia berikan.
Dalam suasana yang demikian, banyaklah manusia yang kemaruk jabatan,
sebab yang tampak bukan lagi tanggung jawab yang berat, melainkan
kenikmatan dan kehormatan. Untuk menjadi terhormat dan bermartabat ,
duduklah di jabatan tertentu, meskipun harus membeli. Padahal,
seharusnya logika ini dibalik. Jadilah orang yang terhormat dan
bermartabat, sehingga kau layak diangkat jadi pejabat.
Karena
logika jabatan sudah terbalik, maka tidak sedikit orang di zaman
sekarang yang menggantungkan kehormatan dirinya pada jabatan. Karena
itu, dia berburu jabatan ini dan itu, rangkap sana, rangkap sini,
meskipun tugas-tugasnya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Yang
penting disebut sebagai ketua ini, sekertaris itu, dan bila tiba saat
yang tepat, bolehlah fotonya tampil di media, baliho dan spanduk.
Biasanya orang seperti itu suatu saat ketika tidak lagi menjabat
apa-apa, cenderung akan dilupakan orang. Apalagi jika ketika menjabat,
dia sombong, menindas dan menyakiti orang lain. Ia ibarat bunga plastik.
Semula orang terpesona melihat keindahannya, tetapi setelah mengetahui
kepalsuannya, orang akan merendahkannya. Begitulah martabat pejabat
bunga plastik indah tetapi palsu !
