Friday, 6 February 2015

STATUS PALSU

STATUS PALSU

     PADA awal 1950-an, uang kertas Indonesia pernah dipotong nialainya separuh. sebagai Wakil Presiden, Bung Hatta tentu mengetahui rencana kebijakan ini. Tetapi ketika kebijakan itu terapkan, istetinya mengeluh, kenapa Bung Hatta tidak memberitahunya terlebih dahulu. Hatta lalu menjelaskan bahwa rahasia negara wjib dijaga, dan kepentingan negara harus di atas kepentingan keluarga.
     Demikianlah kisah yang ditulis Rosihan Anwar dalam In Memoriam (2002: 78-79). Bagi kita, kisah Bung Hatta di atas mungkin terkesan terlalu idealis, karena sulit dicari padnananya di zaman sekarang. Kini banyak orang menjadi pejabat, bersumpah atas nama tuhan, akan mendaahulukan kepentingan negara diatas kepetingan pribadi dan golongan, tetapi yang dia lakukan justru sebaliknya.
     Mengapa ? karena banyak orang sekarang, memburu jabatan hanya untuk mendapatkan kekayaan dan kehormatan. Mereka ini tidak sepenuhnya salah, karena sejak awal, mereka memang membeli jabatan itu. entah dengan membagi-bagikan uang kepada calon pemilih, entah membayar sekian ratus juta atau miliar kepada orang calo jabatan, atau memberi setoran rutin kepada atasan yang mengangkatnya.
     Akibatnya, jabatan ibarat barang daganganm yang dieli dengan perhitungan untung rugi. semakin tinggi jabatan itu, semakin mahal pula harganya. Konon, seperti halnya membeli barang, membeli jabatan juga tidak harus bayar tunai. Kredit alias berhutang juga bisa. Misalnya, ada pengusaha yang mau memodali. Nanti kalau duah menjabat, tinggal menyicil, dengan memuluskan proyek-proyek untuk si pengusaha.
     adapun orang yang sudah menjabat, dan ingin memerpanjang jabatanya, ia bisa saja memainkan uang negara. anggaran negara diatur sedemikian rupa untuk biaya foto dirinya di baiho dan iklan di media cetak dan elektronik. Uang negara juga disumbangkan ke lembaga ini dan itu. "Saya sudah bantu kalian tolong mengerti saat pemilu nanti," katanya. Seolah uang itu miliknya,bukan milik rakyat.
     Tidak hanya itu. Untuk mendapatkan jabatan, konon orang juga perlu bantuan dukun atau penasehat spiritual, yang sudah tentu perlu dibayar. Kadang kala si penasehat spiritual itu mengajurkan agar si calon sembahyang, puasa, membaca doa-doa atau bahkan bertapa. Tujuannya jelas bukan untuk pahala di akhirat atau berkenan Tuhan, melainkan untuk pahala ekonomi dan politik alias jabatan.
     Demikianlah jabatan akhirnya tidak lebih dari komoditas yang dijual belikan di pasar politik. Ia bukan lagi amanah yang diberikan masyarakat kepada seseorang, melainkan hasil transaksi ekonomis belaka. Karena itu, naif kiranya mengharapkan pelayanan dan pengabdian dari seorang pejabat semacam ini. Disisi lain, kita juga tidak bolehmmarah padanya, jika kita sendiri menerima uang jual-beli yang ia berikan.
     Dalam suasana yang demikian, banyaklah manusia yang kemaruk jabatan, sebab yang tampak bukan lagi tanggung jawab yang berat, melainkan kenikmatan dan kehormatan. Untuk menjadi terhormat dan bermartabat , duduklah di jabatan tertentu, meskipun harus membeli. Padahal, seharusnya logika ini dibalik. Jadilah orang yang terhormat dan bermartabat, sehingga kau layak diangkat jadi pejabat.
     Karena logika jabatan sudah terbalik, maka tidak sedikit orang di zaman sekarang yang menggantungkan kehormatan dirinya pada jabatan. Karena itu, dia berburu jabatan ini dan itu, rangkap sana, rangkap sini, meskipun tugas-tugasnya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Yang penting disebut sebagai ketua ini, sekertaris itu, dan bila tiba saat yang tepat, bolehlah fotonya tampil di media, baliho dan spanduk.
     Biasanya orang seperti itu suatu saat ketika tidak lagi menjabat apa-apa, cenderung akan dilupakan orang. Apalagi jika ketika menjabat, dia sombong, menindas dan menyakiti orang lain. Ia ibarat bunga plastik. Semula orang terpesona melihat keindahannya, tetapi setelah mengetahui kepalsuannya, orang akan merendahkannya. Begitulah martabat pejabat bunga plastik indah tetapi palsu !

No comments:

Post a Comment