DEMO TRASI

Saya termasuk orang yang khawatir bahwa demonstrasi 4 November 2016 lalu akan berubah menjadi kerusuhan dan tindak kekerasan. Kekhawatiran itu bertambah karena saya selalu mengikuti berita baik dari media cetak maupun media elektronik, jika hal buruk itu terjadi?
Jumat, 4 November 2016, ternyata memang memuat berita demonstrasi itu di halaman pertama. Setelah menonton dan membaca isi beritanya, saya bernapas lega. Ternyata tak ada tindak kekerasan atau kerusuhan. Jakarta relatif aman!
Selama bulan-bulan terakhir, masalah Ahok ini cukup menguras banyak energi kita. Perdebatan panas sering muncul di media sosial, dari yang santun sampai yang kasarnya minta ampun. Televisi nasional juga tidak ketinggalan mengangkat masalah ini. Berita-berita surat kabar tak kalah bersemangat. Belum lagi obrolan sesama kawan di tempat kerja, di warung kopi, hingga di rumah. Pokoknya heboh.
Dalam suasana panas itu, para pemimpin dan kaum terpelajar mengambil sikap yang beragam. Ada yang dengan gagah berani menuntut agar Ahok diadili, dan ada pula yang membela Ahok habis-habisan. Ada yang menganggap makna ayat yang dikutip Ahok sudah jelas, dan ada pula yang menafsirkannya dari sudut lain. Ada yang bicara, ada yang diam. Ada yang mantap, dan ada yang masih ragu dalam bersikap.
Akhirnya, 11 Oktober 2016, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa Ahok terindikasi melakukan penistaan agama. Namun, ketika ada seruan demonstrasi 4 November itu, Nahdlatul Ulama (NU) melarang warganya ikut serta, dan siap menurunkan Banser Ansor untuk membantu polisi. Selain itu, Muhammadiyah melarang warganya menggunakan atribut organsasi dalam demonstrasi tersebut.
Mereka yang bersemangat ingin menyingkirkan bahkan memenjarakan Ahok kecewa mengapa NU dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar itu tidak bersatu melawan Ahok? Namun, mereka yang pro Ahok dan/atau pejuang HAM juga kecewa, mengapa dua organisasi itu tidak dengan tegas menolak politik identitas (agama dan etnis) yang jelas-jelas berada di balik anggapan penistaan agama tersebut?
Memuaskan hati semua orang itu mustahil, apalagi dalam kasus sesensitif ini. Sebagai penulis kelas lokal di pinggiran Indonesia, saya berusaha mengingatkan akan bahaya politik identitas dan kemungkinan permainan kapital di balik semua kehebohan ini. Tetapi, saya menulis dengan cara saya sendiri. Saya memaparkan sebuah kisah melalui kisah yang lain. Saya menghindari konfrontasi.
Saya menduga, para pemimpin NU dan Muhammadiyah menghadapi kesulitan yang jauh lebih berat dibanding orang kecil seperti saya. Saya kira mereka bukan orang-orang bodoh yang tidak mengerti bahaya politik identitas. Saya juga yakin mereka sudah mengumpulkan banyak informasi sebelum menentukan sikap. Bahkan sangat mungkin tokoh-tokoh dua organisasi itu sudah bertukar pikiran.
Karena itulah, bagi saya, tidak adanya kerusuhan dan tindak kekerasan di Jakarta saat demonstrasi Jumat lalu sudah merupakan prestasi demokrasi yang harus diapresiasi. Anjuran demonstrasi damai dari para pemimpin demonstrasi di satu sisi, dan sikap NU dan Muhammadiyah di sisi lain, jelas berpengaruh atas demonstrasi tersebut. Artinya, konflik masih bisa dikelola tanpa kekerasan.
Adapun politik identitas, ia tetap menjadi agenda besar demokrasi kita, bahkan demokrasi di Eropa dan Amerika. Bukankah kita tahu apa saja yang dikatakan Donald Trump di Amerika atau Geert Wilders di Belanda? Selain itu, politik identitas biasanya tidak bertepuk sebelah tangan. Jika pihak sana mulai diam-diam menggunakan agama dan etnis, yang di sini tentu terpancing juga melakukan hal serupa.
Kita semua tampaknya perlu introspeksi dan mengaca diri.