MAKAR APA MAHAR

Makar kalau bawa senjata. Kalau bawa sajadah namamya Mahar. Makar harus diakui rada menyeramkan. Seolah saat ini negeri kita yang damai ini seperti berada dalam keadaaan genting. Sedemikian gentingkah keadaan negeri kita saat ini?
Boleh jadi, dari kacamata aparat keamanan --setidaknya untuk saat ini– suhu politik dalam negeri memang sedang mengarah ‘mendidih’. Aneh memang rasanya, ujug-ujug Kapolri Tito Karnavian menyatakan ada pihak-pihak yang berusaha melakukan makar terhadap pemerintahan saat ini.
Dalam analogi sederhana, kata itu memiliki makna berlebihan. Kenapa begitu phobianya aparat keamanan kita, sehingga harus mengondisikan negeri ini seolah dalam keadaaan genting. Kata ‘makar’ pun mengedepan dan terpublikasi luas ke seluruh negeri.
Padahal, jujur harus dikatakan, keadaan negeri kita dalam suasana yang kondusif. Kalaupun hangat, hanya Kota Jakarta semata. Kita melihat beberapa hari terakhir, Presiden Jokowi santai-santai saja tidak gelisah. Presiden secara berurutan mengundang makan siang dan minum teh para pemimpin partai politik dengan penuh canda dan tawa.
Adanya keinginan sekelompok orang ingin menggelar keramaian akbar lanjutan, bukanlah sesuatu yang memaksa negara ini disaput kekhawatiran yang berlebihan. Harus kita akui memang, ketika suatu kondisi ditarik-tarik ke ranah di luar keadaan yang wajar, pastinya melahirkan suatu prasangka berlebihan. Dan ini pula yang terjadi pada sikap aparat keamanan kita dalam menangkap rencana keramaian massa pada 2 Desember mendatang.
Kapolri secara gamblang menyebut aksi keramaian mendatang sangat mungkin disusupi dengan agenda terselubung untuk melakukan aksi makar terhadap pemerintahan yang sah. Dan, kabarnya, Polri punya data intelijen atas maksud-maksud jahat terhadap negara.
Benar tidaknya data intelijen itu, tapi logika sederhana kita melihat suatu yang absurd dari sikap aparat keamanan di negeri ini. Setidaknya, kita bisa mencermati peristiwa keramaian 4 November dimana Presiden Jokowi –yang konon berdasar data intelijen– menuding ada aktor politik ikut bermain di sana. Faktanya, hingga hari ini, siapa aktor dimaksud presiden tidak jelas.
Artinya, kalau petinggi Polri kembali memakai data intelijen tentunya harus dikorelasikan dengan realitas yang ada saat ini.
Fakta bahwa keramaian massa belum lama terjadi dan akan kembali dihelat umat Islam, sejatinya adalah murni menyuarakan penegakan hukum secara adil. Rasanya tidak berlebihan kalau mereka menuntut ditahannya Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok yang sudah ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama.
Boleh saja polisi berpendapat bahwa tidak ditahannya Ahok karena memang tidak mengharuskan seperti itu karena adanya alasan subjektif dan objektif. Di sini sebenarnya dituntut keprofesionalan polisi dalam menjabarkan hukum secara benar.
Dan, persoalan itu pun menjadi semakin absurd ketika kata makar tiba-tiba bergelinding begitu saja tanpa kontrol. Entah kemana maksud dari makar itu.
Jangan sampai seperti sebelumnya kata aktor politik yang terasa begitu jamak menjadi bias akhirnya dan menimbulkan syak wasangka di antara anak bangsa.
Kita semua ingin negeri ini sejuk tanpa kegaduhan yang tidak perlu. Sampai kapan kita bisa maju kalau saban kali terus dijejali kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan yang tiada berujung.