Monday, 13 March 2017

JUJUR ANCUR



Di Indonesia orang jujur banyak. Orang jujur yang berkuasa juga banyak. Tapi yang tidak banyak adalah orang jujur, berkuasa, sekaligus berani. Ini yang sedikit. Rata-rata yang jujur dan berkuasa masih kurang keberanian. Keberanian untuk menindak teman separtai, keberanian untuk melaporkan sejawat yang korup, keberanian untuk menindak atasan yang bersalah, keberanian untuk mengungkap ke publik segala kebobrokan. Ini yang miskin. Tapi bisa dipahami. Karena hukum masih banyak dipengaruhi kepentingan politik. Masih belum berdiri tegak tanpa intervensi. Orang jujur yang salah pergaulan bisa saja masuk penjara.
Lebih buruk lagi kekuatan pengaruh uang yang besar malah bukan sekadar digunakan untuk menutup mulut dan mengekang keberanian orang jujur, tapi juga mulai menggoyahkan kejujuran sosok-sosok yang dulu dikenal sangat amanah.
Nama-nama yang masuk dalam daftar penerima uang korupsi KTP elektronik sebagian besar masih mempunyai pengaruh yang kuat. Lebih menyedihkan, sedikit di antaranya bahkan figur yang dulu dikenal antikorupsi dan meraih penghargaan sebagai tokoh antikorupsi.
Sudah separah itukah?
Organisasi Swadaya Masyarakat yang mengawasi pemberantasan korupsi di Indonesia mencatat puluhan kasus korupsi, kini banyak hakim memvonis bebas para terdakwa. Apakah ini tanda kebangkitan koruptor?
Lalu, apakah kita punya harapan untuk memberantas korupsi?
Bisakah kekuatan rakyat bergerak menekan korupsi ketika sebagian di antara pelaku justru mempunyai kekuasaan yang besar?
Bisa. Harus bisa. Beberapa cara di bawah ini mungkin layak dilakukan.
Pertama, cermati daftar partai yang paling banyak terlibat kasus korupsi. Baca dan analisa. Lalu jangan pilih siapa pun calon dari partai tersebut.
Itu adalah hukuman yang mungkin bisa dilakukan rakyat untuk para koruptor.
Selanjutnya, lihat partai itu berkoalisi dengan partai apa. Allah berfirman, orang beriman tolong menolong dengan orang beriman. Sebaliknya, orang sesat akan saling mendukung untuk sama-sama mencegah dari tegaknya iman. Karena itu sangat lumrah dan alami, koruptor bersahabat dengan koruptor dan partai koruptor berkoalisi dengan partai koruptor.
Hukum partai korup dengan tidak mendukung partai tersebut, tidak memilih calonnya, dan juga partai yang berkoalisi.
“Tapi tidakkah semua partai ada koruptornya?”
Benar, tapi ada partai yang koruptornya adalah oknum, ada juga yang korupsinya merupakan bagian dari budaya dan tradisi partai. Ada partai yang koruptornya sedikit, ada yang melimpah.
Pilih yang terbaik dari keburukan yang tersedia. Rakyat harus memilih.
Proyek KTP elektronik adalah salah satu dari gunung es yang terlihat, sementara di bawahnya tersimpan bongkahan es yang jauh lebih besar dan lebih parah.
Semoga Allah memberi kebersihan hati pada rakyat, aparat serta para pemimpin negeri ini. Karena segala perbuatan yang dilakukan, tak berhenti di dunia, melainkan akan diminta pertanggungjawaban di mahkamah akhirat kelak

No comments:

Post a Comment