Thursday, 12 March 2015

KEGILAAN POLITISI SAMPAI KAPAN ?

KEGILAAN POLITISI SAMPAI KAPAN ?

    PESTA  demokrasi masih tiga tahun lagi. Rasanya masih cukup jauh bagi rakyat untuk menentukan sikap warna apa atau figur siapa yang bakal dipilih. Bisa jadi rakyat justru semakin apatis untuk menentukan pilihannya pada gelaran demokrasi nanti. Rakyat sudah terlalu jenuh dijadikan komoditas politik oleh para elit partai. Terlbih, prilaku mereka semakin tidak memiliki kesantunan, dan jauh dari rasa empati terhadap apa yang dirasakan rakyat.
     Tidak heran jika keapatisan rakyat terhadap priode reformasi ini tidak mendapat nilai lebih dari yang diharapkan. Harapan adanya perubahan dari sebuah demokrasi baru yang terbebas dari belitan masa silam ternyata telah mengubah pandangan rakyat terhadap priode kekinian. Hasil surve Indobarometer justru membuat kita terkejut ketika mayoritas responden mengaku rindu dengan zaman Soeharto. Jujur, periode yang oleh reformis disebut masa kungkungan demokrasi itu telah memberikan banyak kemakmuran bagi rakyat.
     Hasil surve itu tentu saja mengundang kritik pedas sejumlah kaum cendekia. Hasil jajak pendapat Lingkar Surve Indonesia, misalnya, menyampaikan elektabilitas partai-partai politik di mata rakyat. Hasil surve LSI menyebut Partai Demokrat yang menjadi partai penguasa mengalami penurunan di mata rakyat. Sebaliknya, dua pesaingnya, PDI Perjuangan dan Golkar mengalami penaikankepercayaan dari responden.
     Apapunm bentuk atau metode yang disajikan tentu harus kita pahami bahwa lembaga-lembaga surve itu memiliki kepentingan tertentu. Bahasa lugasnya, sangat absurd kalau kemudian tidak dikatakan bukan pesanan atau prodeo semata. Bagaimanapun sebuah surve tentu memerlukan dana yang tidak sedikit. Terlepas adanya pesanan atau tidak, hasil surve itu bukanlah jaminan kebenaran. Hasil jajak pendapat sejumlah lembaga surve yang tidak menempatkan Partai Demokrat menjadi pemenang Pemilu 2009. Faktanya, Demokrat mampu meraih suara terbanyak mengungguli partai konservatif seperti Golkar dan PDI Perjuangan.
     Yang pasti, rakyat kini dalam suasana berkabung dengan kondisi politik di tanah air. Apatisme rakyat terhadap proses politik merupakan akibat perilaku politisi yang mengecewakan, misalnya, terlibat suap dan korupsi. Dari  mulai pusat hingga daerah, hingar-bingar praktik suap dan korups ioleh elit politik menjadi sebuah kezaliman. Hal ini sebagai akibat kontestasi politik pascva reformasi yang berbiaya tinggi. Para elit tentu ingin mengembalikan modalnya yang terkuras pada kontestasi politik lalu.
     Ketua DPR Marzuki Alie mengakui banyak anggota dewan yang masih muda dan berwajah baru-yang selama ini diharapkan membawa perubahan nasib bangsa  kea arah yang lebih baik-justru membuat parlemen semakin bobrok. Padahal, DPR wajah baru ini merupakan produk reformasi yang diharapkan mampuy berbuat lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat. Faktanya, setelah 10 tahunreformasi, kasus korupsi, asusila, dan arogansi marak terjadi ditubuh lembaga perwakilan rakyat. Pendek kata, prilaku politisi di dewan seperti sebuah kegilaan baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.
     Hampir saban waktu kita dipertontonkan sosok elit dan politisi dengan wajah ganda. Wajah yang satu penampilan kemanisan dengan buian janji dan setumpuk harapan kepada konstituennay. Wajah lainya menampilkan keserakahan, ketamakan dan nafsu yang tak terkendali. ASlih-alih lembaga perwakilan rakyat mmpu smenjadi penyambung aspirasi rakyat justru disana hanya memikirkan kepentingan mereka.
      Mereka tak ubahnya seperti selebriti, mencari panggung untuk mengatrol popularitas ngomong sana, ngomong sini agar dicap populis dan kritis. TApi coba tengok ketika rapat-rapat di parlemen untuk membahas soal rakyat,mereka memilih duduk diam, tidur mendengkur, main game atau ber-chating-ria melalui ponsel. Bahkan, tidak sedikit yang asyik  membuka portal-portal tidak senonoh di komputer jinjing atau komputer tablet.

No comments:

Post a Comment