PERS DAN KRIMINALITAS
KOTABARU
kalsel di ambang kemajuan, Pembangunan infastruktur digalakan. Wacana
dengan pembangunan Jembatan tanjung ayun ke tarjun sepanjang 3.5 Km dan
sampai pelebaran jalan sepanjang kotabaru jadi saksi bisu keberadaan
proses perubahan. GAirah pembangunan Kotabaru memicu arus investasi dan
urbanisasi semakin tak tertahankan. Bagai pepatah ada gula ada semut,
Kotabaru berkembang banyak pendatang yang akan datang mencari tantangan
meraih bekal kehidupan.
Namun apa daya, sudah menjadi hal lumrah bila sebuah kota progres akan berbanding lurus dengan aksi kriminilitas. Gejala peningkatan kriminilatas akibat perkembangan Kotabaru contoh spesifiknya bisa dilihat dari indeks Kriminilitas polres Kotabaru bahwa setiap bulan 2011 terjadi beberapa kasus pencurian meningkat bila dibandingkan 2011 yang lebih banyak kasus. Ini artinya kemajuan kota pun memicu tindakan kriminal. Sebab itulah dibutuhkan peran dari media masa untuk melakukan kontrol dan fasilitator warga dalam meminimalisir dampak negatif dari fenomena metropolitan.
Media masa Kotabaru jangan hanya mengabarkan apa yang terjadi di lapangan. namun harus mampu mendorong perbaikan kinerja aparat penegak hukum. Mengutip buku karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel berjudul The Elaments of Journalism, seorang jurnalis sebagai pekerja di media masa harus memiliki kewajiban untuk mengikuti suara nurani warga. Apa jadinya bila media masa absen memberi masukan dan menyuarakan nurani warga ke lembaga kepolisian. Padahal sebelumnya, dengan bangganya sistem Quick Response Time mendapat pengakuan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), sebagai model yang mampu membuat pelayanan polisi terukur dan tercepat di Indonesia. Kurang dari 10 menit setelah masyarakat pelapor, polisi sudah di tempat kejadian (TKP).
Kenyataan riwayat model Quick Response Time tak tampak lagi di permukaan. Pengalaman ini pernah terjadi pada seorang korban perampasan motor yang berprofesi sebagai wartawan saat hendak pilang dari tugas peliputan, dicegat di tengah jalan, mengalami kekerasan dan motor pun dirampas. Sebaliknya ada pertanyaan apakah ini penyebab media masa yang selama ini tidur mengkritik kinerja kepolisian atau malah pers sudah terlena dengan nikmatnya orientasi industri media massa.
Pers menurut Jakob Oetama dalam karyanya Dunia Usaha dan Etika Bisnis (2001), harus memposisikan secara strategis dalam eksistensi dan interdependensinya dengan negara, masyarakat dan bisnis. Manajemen pers menyadari posisinya sebagai pelayanan publik dan pelayanan dari para pelayanan dalam konteks pengabdian dan loyalitasnya kepada negara dan masyarakat. Realitas dunia pers kini bebas dari hambatan penguasa tetapi pers belum benar-benar dapat membela kepentingan publik. Terkadang sering terhambat oleh tuntutan hidup, masih ada berhadapan dengan kepentingan industri untuk mencari keuntungan semata.
Pers menkritik, menekan dan mendukung perbaikan kinerja aparat hukum jadi tujuan utama, sesuai keinginan nurani warga adalah perwujudan dalan kehidupan berdemokrasi. Walau ada kesan pers mengkritik lembaga kepolisian itu iobarat menciptakan sebuah konflik, namun inilah yang harus wajib dilakukan. Tidak adanya konflik dalam sebuah masyarakat tidak dapat dianggap sebagai petunjuk kekuatan dan stabilitas hubungan sosial masyarakatnya serta proses sosial yang menpunyai segi positif bagi masyarakatnya.
selamat jalan Bapak AKBP Drs. SLAMET RIYADI, MM. KAPOLRES KOTABARU KALSEL selamat di tempat tugas baru di POLDA JAMBI
Namun apa daya, sudah menjadi hal lumrah bila sebuah kota progres akan berbanding lurus dengan aksi kriminilitas. Gejala peningkatan kriminilatas akibat perkembangan Kotabaru contoh spesifiknya bisa dilihat dari indeks Kriminilitas polres Kotabaru bahwa setiap bulan 2011 terjadi beberapa kasus pencurian meningkat bila dibandingkan 2011 yang lebih banyak kasus. Ini artinya kemajuan kota pun memicu tindakan kriminal. Sebab itulah dibutuhkan peran dari media masa untuk melakukan kontrol dan fasilitator warga dalam meminimalisir dampak negatif dari fenomena metropolitan.
Media masa Kotabaru jangan hanya mengabarkan apa yang terjadi di lapangan. namun harus mampu mendorong perbaikan kinerja aparat penegak hukum. Mengutip buku karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel berjudul The Elaments of Journalism, seorang jurnalis sebagai pekerja di media masa harus memiliki kewajiban untuk mengikuti suara nurani warga. Apa jadinya bila media masa absen memberi masukan dan menyuarakan nurani warga ke lembaga kepolisian. Padahal sebelumnya, dengan bangganya sistem Quick Response Time mendapat pengakuan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), sebagai model yang mampu membuat pelayanan polisi terukur dan tercepat di Indonesia. Kurang dari 10 menit setelah masyarakat pelapor, polisi sudah di tempat kejadian (TKP).
Kenyataan riwayat model Quick Response Time tak tampak lagi di permukaan. Pengalaman ini pernah terjadi pada seorang korban perampasan motor yang berprofesi sebagai wartawan saat hendak pilang dari tugas peliputan, dicegat di tengah jalan, mengalami kekerasan dan motor pun dirampas. Sebaliknya ada pertanyaan apakah ini penyebab media masa yang selama ini tidur mengkritik kinerja kepolisian atau malah pers sudah terlena dengan nikmatnya orientasi industri media massa.
Pers menurut Jakob Oetama dalam karyanya Dunia Usaha dan Etika Bisnis (2001), harus memposisikan secara strategis dalam eksistensi dan interdependensinya dengan negara, masyarakat dan bisnis. Manajemen pers menyadari posisinya sebagai pelayanan publik dan pelayanan dari para pelayanan dalam konteks pengabdian dan loyalitasnya kepada negara dan masyarakat. Realitas dunia pers kini bebas dari hambatan penguasa tetapi pers belum benar-benar dapat membela kepentingan publik. Terkadang sering terhambat oleh tuntutan hidup, masih ada berhadapan dengan kepentingan industri untuk mencari keuntungan semata.
Pers menkritik, menekan dan mendukung perbaikan kinerja aparat hukum jadi tujuan utama, sesuai keinginan nurani warga adalah perwujudan dalan kehidupan berdemokrasi. Walau ada kesan pers mengkritik lembaga kepolisian itu iobarat menciptakan sebuah konflik, namun inilah yang harus wajib dilakukan. Tidak adanya konflik dalam sebuah masyarakat tidak dapat dianggap sebagai petunjuk kekuatan dan stabilitas hubungan sosial masyarakatnya serta proses sosial yang menpunyai segi positif bagi masyarakatnya.
selamat jalan Bapak AKBP Drs. SLAMET RIYADI, MM. KAPOLRES KOTABARU KALSEL selamat di tempat tugas baru di POLDA JAMBI
No comments:
Post a Comment