KEKUASAANKU
ORANG
ingin berkuasa dengan menjadi bupati/wali kota, gubernur, presiden,
sah-sah saja. Kalau kesempatan anda, peluang dimungkinkan kenapa tidak.
Indonesia adalah contoh negara yang tidak pernah sepi dari ingar bingar
'perebutan' kekuasaan dengan segala dampaknya. Undang undang memang
menyiapkan ratusan jabatan untuk kepala daerah. Kita bisa lihat Sabang
sampai Merauke orang jorjoran untuk merebut kursi kekuasaan tadi. Ada
dari kalangan politisi, birokrat, swasta bahkan tukang tambal ban.
Mereka bisa maju asal ada partai pengusungnya. Narapidana pun bisa
dipilih dan dilantik seperti wakil bupati Mesuji (lampung).
Demam kekuasaan itulah yang kini menhinggapi para tokoh politik atau elite masyarakat di Indonesia karena amat menjanjikan kehidupan yang gemerlap dan harta berlimpah. Sayang bukan kemampuan sebagai modal utamnya, tapi uang , entah pinjam atau pakai cukong. Itu semua akibat sistem yang berlaku disini. Orang mau jadi kepala daerah tidak harus anggota parpol karena bisa 'membeli' kendaraan politik dari parpol atau maju secara perorangan. Agar bisa menang setiap kandidat harus berusaha merebut suara pemilih sebanyak banyaknya dan ini tidak gratis.
Masyarakat Indonesia sekarang sudah semakin pragmatis. Mereka mau pilih tapi harus bayar, tanpa uang tak akan ada suara. Masyarakat meyakini orang yang dipilihnya kelak akan bergelimpang dengan uang setelah m,enjadi kepala daerah. Benarkah ? Ya, tapi kebanyakan uang haram. Menurut data, dari 400-an kepala daerah di Indonesia, sebanyak 170-an tersangkut perkara korupsi dan penyuapan. Tak sedikit yang masuk penjara.
Sampai terpilih menjadi bupati calon bisa habis Rp. 20-30 miliar, gubernur malah ratusan miliar rupiah. Uang sebanyak itu tak akan bisa didapat dari pendapatannya sebagai kepala daerah selama 5 tahun, sebagai gaji bupati hanya Rp 5,5 juta dan gubernur Rp 8 juta sebulan. Padahal sebagian besar dana kampanye dari pinjaman. Yang paling gampang untuk bayar utang ya korupsi setelah menjadi pejabat. Yang gagal bisa fatal, ada yang jadi gila seperti mantan calon Bupati Ponorogo yang hartanya habis. Atau bunuh diri seperti suami calon wakil wali kota Semarang yang perusahaannya ikut ludes untuk biaya pencalonan istrinya. yang sukses jadi wali kota Semarang seperti Soemarni HS, belum dua tahun sudah ditangkap KPK.
Memakai cukong bisa lebih parah. Cukong-cukong itu biasanya pengusaha besar, uang Rp 10-20 miliar kecil buat mereka. Yang mereka incar adalah fasilitas, misalnya konsensi wilayah pertambangan atau lahan untuk kelapa sawit atau penebangan hutan. Setiap habis pilkada izin-izin seperti itu banyak dikeluarkan bupati. Di Sumatera, hutan-hutan semakin gundul dan berubah menjadi kebun kelapa sawit. Di Kalimantan bukan hanya gundul, sekarang tinggal tersisa udara panas, debu batu bara dan banjir untuk rakyat. Rerimbunan tanaman kelapa sawit dan batu baranya dikuasai cukong termasuk cukong asing. Kota Samarinda 60 persen wilayahnya bahkan sudah dikapling untuk konseesi penambangan batu bara.
Mau sampai kapan pengelolaan negara yang seperti ini. Jangan salahkan rakyat kalau mereka semakin berani karena mereka tahu permainan para pemimpinnya. Kalah disidang perdata di pengadilan menolak eksekusi karena tahu hakimnya disogok. Penertiban kaki lima ditentang karena tahu hanya untuk pencitraan. Pemindahan pasar tradisional ditolak karena hafal benar dengan kelakuan pejabat yang cuma mau memberi lahan kepada cukong.
Kalau pejabatnya model wali kota Solo, Joko Widodo (Jokowi) yang prorakyat mungkin lain. Kebijakan Jokowi untuk memindahkan pedagang kaki lima jistru didukung pedagang. Gubernur punya niat membangun mal ditolak dan dia memperbanyak pasar tradisional. Rakyat tahu pedagang mebel ini tidak korupsi, gaji pun tidak diambil dan dikembalikan pada negara. Ia juga cuma memakai mobil bekas wali kota sebelumnya. Jokowi pula yang pasang badan untuk memperjuangkan mobil nasional (mobnas) Esemka yang tidak mendapat lampu hijau pemerintah. Semoga kalau terpilih jadi Gubernur DKI Jakarta, kebiasaan ini tidak berubah.
Sayangnya tidak semua bisa seperti Jokowi, andai ada paling satu atau dua saja. Banyak kepala daerah yang tidak punya modal kepemimpinan, cuma aktif di politik, paling banter anggota DPR/DPRP yang oknum-oknumnya sudah kesohor jadi tukang palaknya eksekutif. Mereka buka orang kaya, tapi baru kaya setelah jadi pejabat. Indonesia bukan saja terbelit utang tapi terbelit persoalan yang susah diurai. Pemimpin tidak tegas, parpol yang diharapkan bisa melahirkan kehidupan yang demokratis malah jadi mahluk yang merepotkan dan membingungkan takyat. Orang berebut kekuasaan untuk memperkaya diri dan golongan bukan untuk rakyat. Itu baru cerita kepala daerah belum DPR mya, belum yang lain lagi.
trio macan........... hooy
Demam kekuasaan itulah yang kini menhinggapi para tokoh politik atau elite masyarakat di Indonesia karena amat menjanjikan kehidupan yang gemerlap dan harta berlimpah. Sayang bukan kemampuan sebagai modal utamnya, tapi uang , entah pinjam atau pakai cukong. Itu semua akibat sistem yang berlaku disini. Orang mau jadi kepala daerah tidak harus anggota parpol karena bisa 'membeli' kendaraan politik dari parpol atau maju secara perorangan. Agar bisa menang setiap kandidat harus berusaha merebut suara pemilih sebanyak banyaknya dan ini tidak gratis.
Masyarakat Indonesia sekarang sudah semakin pragmatis. Mereka mau pilih tapi harus bayar, tanpa uang tak akan ada suara. Masyarakat meyakini orang yang dipilihnya kelak akan bergelimpang dengan uang setelah m,enjadi kepala daerah. Benarkah ? Ya, tapi kebanyakan uang haram. Menurut data, dari 400-an kepala daerah di Indonesia, sebanyak 170-an tersangkut perkara korupsi dan penyuapan. Tak sedikit yang masuk penjara.
Sampai terpilih menjadi bupati calon bisa habis Rp. 20-30 miliar, gubernur malah ratusan miliar rupiah. Uang sebanyak itu tak akan bisa didapat dari pendapatannya sebagai kepala daerah selama 5 tahun, sebagai gaji bupati hanya Rp 5,5 juta dan gubernur Rp 8 juta sebulan. Padahal sebagian besar dana kampanye dari pinjaman. Yang paling gampang untuk bayar utang ya korupsi setelah menjadi pejabat. Yang gagal bisa fatal, ada yang jadi gila seperti mantan calon Bupati Ponorogo yang hartanya habis. Atau bunuh diri seperti suami calon wakil wali kota Semarang yang perusahaannya ikut ludes untuk biaya pencalonan istrinya. yang sukses jadi wali kota Semarang seperti Soemarni HS, belum dua tahun sudah ditangkap KPK.
Memakai cukong bisa lebih parah. Cukong-cukong itu biasanya pengusaha besar, uang Rp 10-20 miliar kecil buat mereka. Yang mereka incar adalah fasilitas, misalnya konsensi wilayah pertambangan atau lahan untuk kelapa sawit atau penebangan hutan. Setiap habis pilkada izin-izin seperti itu banyak dikeluarkan bupati. Di Sumatera, hutan-hutan semakin gundul dan berubah menjadi kebun kelapa sawit. Di Kalimantan bukan hanya gundul, sekarang tinggal tersisa udara panas, debu batu bara dan banjir untuk rakyat. Rerimbunan tanaman kelapa sawit dan batu baranya dikuasai cukong termasuk cukong asing. Kota Samarinda 60 persen wilayahnya bahkan sudah dikapling untuk konseesi penambangan batu bara.
Mau sampai kapan pengelolaan negara yang seperti ini. Jangan salahkan rakyat kalau mereka semakin berani karena mereka tahu permainan para pemimpinnya. Kalah disidang perdata di pengadilan menolak eksekusi karena tahu hakimnya disogok. Penertiban kaki lima ditentang karena tahu hanya untuk pencitraan. Pemindahan pasar tradisional ditolak karena hafal benar dengan kelakuan pejabat yang cuma mau memberi lahan kepada cukong.
Kalau pejabatnya model wali kota Solo, Joko Widodo (Jokowi) yang prorakyat mungkin lain. Kebijakan Jokowi untuk memindahkan pedagang kaki lima jistru didukung pedagang. Gubernur punya niat membangun mal ditolak dan dia memperbanyak pasar tradisional. Rakyat tahu pedagang mebel ini tidak korupsi, gaji pun tidak diambil dan dikembalikan pada negara. Ia juga cuma memakai mobil bekas wali kota sebelumnya. Jokowi pula yang pasang badan untuk memperjuangkan mobil nasional (mobnas) Esemka yang tidak mendapat lampu hijau pemerintah. Semoga kalau terpilih jadi Gubernur DKI Jakarta, kebiasaan ini tidak berubah.
Sayangnya tidak semua bisa seperti Jokowi, andai ada paling satu atau dua saja. Banyak kepala daerah yang tidak punya modal kepemimpinan, cuma aktif di politik, paling banter anggota DPR/DPRP yang oknum-oknumnya sudah kesohor jadi tukang palaknya eksekutif. Mereka buka orang kaya, tapi baru kaya setelah jadi pejabat. Indonesia bukan saja terbelit utang tapi terbelit persoalan yang susah diurai. Pemimpin tidak tegas, parpol yang diharapkan bisa melahirkan kehidupan yang demokratis malah jadi mahluk yang merepotkan dan membingungkan takyat. Orang berebut kekuasaan untuk memperkaya diri dan golongan bukan untuk rakyat. Itu baru cerita kepala daerah belum DPR mya, belum yang lain lagi.
trio macan........... hooy
No comments:
Post a Comment