BBM (Bikin Bingung Masyarakat)
WALAU
tanggal 'show' kenaikan haraga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia
masih belum ditentukan pemerintah, namun sejumlah pemain bisnis gemuk
ini sudah memainkan 'kartu-kartu trufnya'. Salah satunya, melalui
penutupan lebih awal kran-kran pelayanan stasiun bahan bakar umum (SPBU)
seputar Kalsel, ke konsumen. Sangat dikhawatirkan aksi tutup lebih awal
pelayanan di SPBU ini akan berlanjut sampai paska hari 'H' pengumuman
dari pemerintah dan hari-hari, pekan-pekan bahkan bulan-bulan
berikutnya. Bia itu benar terjadi, berarti penderitaan rakyat, khusunya
kelas menengah ke bawah, akan seperti pepatah 'sudah dibarak, tergilas
pula'.
Pepatah itu benar akan terjadi dengan perhitungan seperti ini ; kenaikan Rp 6.500 per liter premium berarti ada Rp 2 ribu lebih nahal dari harga sebelumnya di SPBU. Dan, bila SPBU benar-benar terus memainkan 'kartu trufnya' maka tidak ada plihan lain bagi rakyat kelas bawah yang hanya mampu membeli premium liter, lari ke pengecer dengan resiko harga bisa sampai Rp 8 ribu. Itu berarti rakyat yang sudah lama hidup 'senin kamis' akan semakin sesak bernafas karena harus menjadi korban para bos dan cukung BBM sebab ada kenaikan hampir 100 persen setiap membeli satu liter premium.
Mematok kenaikan harga BBM senilai Rp 2 ribu oleh pemerintah bagi rakyat golongan yang disebut di atas, bukan hanya sama sekali tidak manusiawi kecuali itu dilakukan melalui keputusan di luar akal sehat seorang pemimpin rakyat. Bagaimana tidak, sudah tahu mayoritas rakyat hidup di bawah garis kemiskinan, harus diberi tambahan kemiskinan baru. Maka, tidak berlebihan bila kemudian muncul tuduhan sebagaimana pengamat bahwa keputusan di luar rasa kemanusiawi ini hanya mungkin diambil oleh manusia yang tega dan melalui 'jurus mabok' pula.
Memang, pemerintah bisa saja membela diri dari tuduhan memberikan kemiskinan baru bagi rakyat yang sudah miskin, melalui dana 'tanda setuju' yang Rp 250 ribu per bulan untuk tiap keluarga miskin, selama empat bulan. Tetapi, dalam hitungan 'orang pikun' saja uang bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang bernilai Rp 600 ribu maksimal hanya dapat mengganti niali kenaikan transportasi selama empat bulan dengan asumsi Rp 5 ribu perhari. Itu punhanya untuk satu orang, bagaimana kalau dalam satu keluarga ada empat bahkan sampai enam anggota keluarga ?
Baru sampai pada empat bulan saja sudah harus nombok puluhan ribu setiap hari, lalu seperti ada di bulan kelima dan seterusnya setelah pemberlakuan kenaikan harga BBM ? itu berarti penghasilan mereka hari-hari akan habis hanya untuk menutupi kenaikan biaya trasportasi. Ini baru untuk ongkos transportasi riil, akan tambahan mengerikan bila kita menghitung kenaikan harga kebutuhan hidup sebagai dampak kenaikan biaya transportasi. Maka jangan disalahkan kalangan partai politik, mahasiswa atau elemen masyarakat lainya yang dengan cara mereka masing-masing menolak rencana kenaikan itu.
Sebagai rakyat Indonesia, kita memang tidak menginginkan terjadinya kericuhan atau anarkisme sebagai ungkapan penolakan tersebut, tetapi bagaimana kalau mereka merasa pintu dialog sudah lebih dahulu ditutup pemerintah, lalu terpaksa membuka 'tutup' itu dengan cara mendoraknya. Bagi rakyat miskin angka Rp 2 ribu harus mereka dapat dengan kucuran keringat dan waktu. Berbeda dengan mereka yang sudah sangat lama menikmati hidup dengan fasilitas dan sumber-sumber kekayaan negara yang seharusnya dibagikan rakyat, angka itu memang tidak ada hitungannya, bahkan mungkin mereka sudah lupa dengan warna dan bentuk uang recehan yang satu ini.
Pepatah itu benar akan terjadi dengan perhitungan seperti ini ; kenaikan Rp 6.500 per liter premium berarti ada Rp 2 ribu lebih nahal dari harga sebelumnya di SPBU. Dan, bila SPBU benar-benar terus memainkan 'kartu trufnya' maka tidak ada plihan lain bagi rakyat kelas bawah yang hanya mampu membeli premium liter, lari ke pengecer dengan resiko harga bisa sampai Rp 8 ribu. Itu berarti rakyat yang sudah lama hidup 'senin kamis' akan semakin sesak bernafas karena harus menjadi korban para bos dan cukung BBM sebab ada kenaikan hampir 100 persen setiap membeli satu liter premium.
Mematok kenaikan harga BBM senilai Rp 2 ribu oleh pemerintah bagi rakyat golongan yang disebut di atas, bukan hanya sama sekali tidak manusiawi kecuali itu dilakukan melalui keputusan di luar akal sehat seorang pemimpin rakyat. Bagaimana tidak, sudah tahu mayoritas rakyat hidup di bawah garis kemiskinan, harus diberi tambahan kemiskinan baru. Maka, tidak berlebihan bila kemudian muncul tuduhan sebagaimana pengamat bahwa keputusan di luar rasa kemanusiawi ini hanya mungkin diambil oleh manusia yang tega dan melalui 'jurus mabok' pula.
Memang, pemerintah bisa saja membela diri dari tuduhan memberikan kemiskinan baru bagi rakyat yang sudah miskin, melalui dana 'tanda setuju' yang Rp 250 ribu per bulan untuk tiap keluarga miskin, selama empat bulan. Tetapi, dalam hitungan 'orang pikun' saja uang bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang bernilai Rp 600 ribu maksimal hanya dapat mengganti niali kenaikan transportasi selama empat bulan dengan asumsi Rp 5 ribu perhari. Itu punhanya untuk satu orang, bagaimana kalau dalam satu keluarga ada empat bahkan sampai enam anggota keluarga ?
Baru sampai pada empat bulan saja sudah harus nombok puluhan ribu setiap hari, lalu seperti ada di bulan kelima dan seterusnya setelah pemberlakuan kenaikan harga BBM ? itu berarti penghasilan mereka hari-hari akan habis hanya untuk menutupi kenaikan biaya trasportasi. Ini baru untuk ongkos transportasi riil, akan tambahan mengerikan bila kita menghitung kenaikan harga kebutuhan hidup sebagai dampak kenaikan biaya transportasi. Maka jangan disalahkan kalangan partai politik, mahasiswa atau elemen masyarakat lainya yang dengan cara mereka masing-masing menolak rencana kenaikan itu.
Sebagai rakyat Indonesia, kita memang tidak menginginkan terjadinya kericuhan atau anarkisme sebagai ungkapan penolakan tersebut, tetapi bagaimana kalau mereka merasa pintu dialog sudah lebih dahulu ditutup pemerintah, lalu terpaksa membuka 'tutup' itu dengan cara mendoraknya. Bagi rakyat miskin angka Rp 2 ribu harus mereka dapat dengan kucuran keringat dan waktu. Berbeda dengan mereka yang sudah sangat lama menikmati hidup dengan fasilitas dan sumber-sumber kekayaan negara yang seharusnya dibagikan rakyat, angka itu memang tidak ada hitungannya, bahkan mungkin mereka sudah lupa dengan warna dan bentuk uang recehan yang satu ini.
No comments:
Post a Comment