MANISNYA BBM
BAHAN Bakar Minyak (BBM) adalah komoditas yang amat strategis sebagai
alat politik. Zaman Soeharto berkuasa tidak ada yang berani mengusik
meski dinaikan. Tetapi setelah dia lengser barulah BBM dimanfaatkan
penguasa sebagai alat politik. Eaktu Presiden Megawati Soekarnoputri
menaikan harga BBM, demo besar-besaran digelar. Tokoh-tokoh politik ikut
nimbrung. Apa lagi tujuannya kalau bukan untuk menjegal, paling tidak
melemahkan kedudukan MEgawati, bersama partainya PDIP.
Sebaliknya ketika Soesilo Bambang Yudhoyono akan maju dalam pemilihan Presiden periode kedua, rakyat yang sudah nyaman dengan harga premium Rp 6.000/liter tiba-tiba dientakkan oleh kebijakan pemerintah yang menurunkan harga BBM, sampai tiga kali dalam waktu kurang dari setahun. Premium dari Rp.6000/liter menjadi Rp.5.500, turun lagi Rp.5.000, dan terakhir Rp. 4.500/liter sampai sekarang. Alasannya harga minyak dunia turun sehingga perlu menyesuaikan.
Luar biasa, kebijakan yang begitu flamboyan, undah dan mengigit hampir setiap sanubari rakyat yang balasanya adalah kemenangan besar Partai Demokrat (PD). Yudhoyono pun memenangi lebih 60 persen suara dalam pemilihan presiden untuk pereode 2009/2014. Inilah politik pencitraan yang kini berakhir dengan kesulitan sendiri. Yudhoyono kelimpungan menaikkan kembali harga BBM. Molor mungkret tak selesai-selesai. DPR sudah memberi kewenangan penuh tapi tak segera digunakan. Orang hanya melihat inilah cara Yudhoyono mengambil keputusan, penuh ragu. Padahal hampir semua lapisan masyarakat mendukung kenaikan harga BBM.
Subsidi yang hampir Rp. 300 Triliun tak mungkin dipertahankan. Kalau setiap tahun Rp.300 triliun dibuang percuma, berapa besar kerugian yang harus diderita rakyat karena harusnya bisa digunakan untuk mendiptakan lapangan kerja baru. Bikin jembatan Selat Sunda yang biayanya 'hanya' sekitar Rp 250 triliun saja harus pinjam, ini uang Rp. 300 triliun dibakar oleh mereka yang berduit, mobilnya bagus. Bukan rakyat kecil yang menikmati, mereka tak mampu beli motor butut sekali pun.
Keputusan yang tidak segera diketok juga menimbulkan banyaknya pikiran liar. Orang tadinya tidak berpikir soal harga BBM kini pada demo menolak kenaikan harga BBM. Makin lama tidap diputuskan makin banya pasukan demo yang digerakan oleh banyak pihak dengan kepentingan berbeda-beda, mahasiswa tak ketinggalan. Sekarang setelah diputuskan naik, gerakan penolakannya sudah membesar.
Bukan hanya mereka yang menolak, partai politik anggota koalisi pemerintah seperti PKS juga menolak mentah-mentah, tapi tidak mau kehilanganrezeki dengan mengundurkan diri dari koalisi. PKS menantang Yudhoyono mengeluarkan dari koalisi. Ada kesan PKS ingin menggunakan taktik Yudhoyono saat keluar dari kabinet Megawati, seolah-olah terzalimi. Kala itu rakyat simpati dan memilihnya menjadi presiden dengan menyingkirkan Megawati. PKS kini memang tengah dirudung duka akibat (mantan) presiden partainya diduga terlibat suap impor daging sapi, sehingga nama PKS terjungkir balik. Mereka sekedar mencari celah untuk bangkit. Itulah dunia politik.
Sebaliknya ketika Soesilo Bambang Yudhoyono akan maju dalam pemilihan Presiden periode kedua, rakyat yang sudah nyaman dengan harga premium Rp 6.000/liter tiba-tiba dientakkan oleh kebijakan pemerintah yang menurunkan harga BBM, sampai tiga kali dalam waktu kurang dari setahun. Premium dari Rp.6000/liter menjadi Rp.5.500, turun lagi Rp.5.000, dan terakhir Rp. 4.500/liter sampai sekarang. Alasannya harga minyak dunia turun sehingga perlu menyesuaikan.
Luar biasa, kebijakan yang begitu flamboyan, undah dan mengigit hampir setiap sanubari rakyat yang balasanya adalah kemenangan besar Partai Demokrat (PD). Yudhoyono pun memenangi lebih 60 persen suara dalam pemilihan presiden untuk pereode 2009/2014. Inilah politik pencitraan yang kini berakhir dengan kesulitan sendiri. Yudhoyono kelimpungan menaikkan kembali harga BBM. Molor mungkret tak selesai-selesai. DPR sudah memberi kewenangan penuh tapi tak segera digunakan. Orang hanya melihat inilah cara Yudhoyono mengambil keputusan, penuh ragu. Padahal hampir semua lapisan masyarakat mendukung kenaikan harga BBM.
Subsidi yang hampir Rp. 300 Triliun tak mungkin dipertahankan. Kalau setiap tahun Rp.300 triliun dibuang percuma, berapa besar kerugian yang harus diderita rakyat karena harusnya bisa digunakan untuk mendiptakan lapangan kerja baru. Bikin jembatan Selat Sunda yang biayanya 'hanya' sekitar Rp 250 triliun saja harus pinjam, ini uang Rp. 300 triliun dibakar oleh mereka yang berduit, mobilnya bagus. Bukan rakyat kecil yang menikmati, mereka tak mampu beli motor butut sekali pun.
Keputusan yang tidak segera diketok juga menimbulkan banyaknya pikiran liar. Orang tadinya tidak berpikir soal harga BBM kini pada demo menolak kenaikan harga BBM. Makin lama tidap diputuskan makin banya pasukan demo yang digerakan oleh banyak pihak dengan kepentingan berbeda-beda, mahasiswa tak ketinggalan. Sekarang setelah diputuskan naik, gerakan penolakannya sudah membesar.
Bukan hanya mereka yang menolak, partai politik anggota koalisi pemerintah seperti PKS juga menolak mentah-mentah, tapi tidak mau kehilanganrezeki dengan mengundurkan diri dari koalisi. PKS menantang Yudhoyono mengeluarkan dari koalisi. Ada kesan PKS ingin menggunakan taktik Yudhoyono saat keluar dari kabinet Megawati, seolah-olah terzalimi. Kala itu rakyat simpati dan memilihnya menjadi presiden dengan menyingkirkan Megawati. PKS kini memang tengah dirudung duka akibat (mantan) presiden partainya diduga terlibat suap impor daging sapi, sehingga nama PKS terjungkir balik. Mereka sekedar mencari celah untuk bangkit. Itulah dunia politik.
No comments:
Post a Comment