WARGANET
Heboh di media sosial mengubah keputusan pemerintah atau suatu keadaan, memang tidak semua, contoh :
Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy yang baru diangkat menggantikan Anies Baswedan mencanangkan program sekolah sehari penuh atau full day school. Program itu ditolak oleh masyarakat karena sejumlah alasan. Lalu terjadilah perdebatan yang ramai di media sosial. Melihat reaksi itu akhirnya Menteri Pendidikan membatalkan program tadi.
Dua minggu lalu tentang Enzo Allie, diterima di akademi militer, untuk dididik menjadi perwira TNI. Tapi kemudian Enzo jadi topik pembicaraan di media sosial bukan karena itu. Ia dituduh kader Hizbut Tahrir. Beberapa hari ini beredar video ceramah Ustaz Abdul Somad dan masih banyal lagi.
Tapi bukankah sejak dulu juga begitu? Artinya, perbincangan publik memang bisa berpengaruh pada kebijakan pemerintah. Betul. Hanya saja dulu medianya adalah media resmi. Yang ikut berbincang di situ hanya orang tertentu. Kini siapa pun bisa tampil memberikan pendapat. Pendapat orang awam bisa lebih deras mengalir ketimbang pendapat para ahli.
Media sosial memberi publik kekuatan tawar-menawar yang tinggi. Pemerintah tidak lagi bisa mengendalikan arus informasi. Arus itu hanya bisa dihentikan sementara, seperti saat demonstrasi pasca penetapan hasil pilpres tempo hari. Itu pun tak bisa sepenuhnya dikendalikan.
Apa yang harus dilakukan oleh setiap warganet? Menyadari kekuatan media sosial yang bisa berpengaruh terhadap berbagai hal termasuk keputusan pemerintah sangat penting, karena sangat penting bagi setiap warga untuk berperan melakukan kontrol sosial. Tapi sangat penting pula untuk kritis menyaring dan memilah informasi, baik dalam hal apakah itu fakta atau bukan, maupun apakah konteks informasinya tepat atau tidak.
Http://sigitharjonoufa.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment