BLACK CAMPAIGN VS BLACK CAPOCINO

BLACK CAMPAIGN VS BLACK CAPOCINO

7 Juni 2014 pukul 8:40

     DALAM beberapa hari terakhir perhatian kita tersedot oleh isu-isu seputar black campaign atau kampanye hitam jelang pemilihan presiden (pilpres). Seperti kampanye hitam umumnya, kita hanya bisa mendengar namun kita tak tahu siapa pelakunya yang berada di balik layar. Meski demikian ulah seperti itu sedikit banyak memengaruhi pemilih yang tak rasional, yang hanya mengandalkan emosional.
     Dalam kampanye politik, seharusnya menonjolkan ide-ide sang kandidat tentang kebijakan. Kampanye hitam baik berupa sindiran atau rumor menimbulkan persepsi yang tidak etis. Kita tentu saja berharap tim sukses capres menjauhi kampanye hitam. Sebab, apabila kampanye hitam atau fitnah di antara tim sukses kandidat capres ini dibiarkan terjadi, masyarakat akan dirugikan.
     Semua pihak yang terkait pemilu seharusnya sadar bahwa pemilu yang fair adalah pemilu yang ditandai sikap kritis bukan kampanye hitam. Kampanye hitam terus bertransformasi sesuai dengan keadaan zaman. Jika dahulu hanya dari mulut ke mulut, kemudian berkembang melalui selebaran, kini sudah merambah ke media sosial. Kampanye hitam akan terus mengalami peningkatan hingga pemilu presiden Juli nanti.
     Yang lebih mengkhawatirkan bahwa kampanye hitam ini dibanjiri isu politik, agama, rasial, hingga persoalan pribadi. Seperti kampanye hitam umumnya, tak ada kubu pasangan capres yang mengakui bahwa mereka pelakunya.
     Kubu kandidat capres Jokowi dan Prabowo misalnya selalu menyatakan mereka adalah pihak yang menjadi korban dari kampanye hitam. Jokowi saat berada di Banjarmasin mengatakan, meskipun kita tahu, masyarakat sudah pintar dan tidak percaya hal-hal seperti itu.
      Sementara Partai Gerindra melalui kuasa hukumnya, Mahendradatta, berencana melapor ke polisi terkait penggunaan akun Twitter @SamadAbraham yang isinya dianggap menyebarkan kampanye hitam alias fitnah. Mahendradatta menyebut, kampanye hitam ini dilakukan sebuah kelompok tertentu dengan target “memperkeruh suasana”.
      Harusnya untuk mempromosikan calon presiden dan wakil presiden bisa dilakukan dengan menonjolkan keunggulan kompetitif dan komparatif calon yang didukung.
      Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pihak-pihak yang berkontestasi dalam Pemilu Presiden 2014 tidak menyuguhkan adegan politik murahan kepada anak-anak yang merupakan aset bangsa di masa depan.
      Ketua KPAI Asrorun Niam Sholeh meminta agar semua pihak jangan mempertontonkan kepada anak-anak Indonesia adegan politik murahan, yang sama sekali tidak mencerdaskan. Caci maki di depan kamera televisi, janji yang tak ditepati, tipuan tak berhenti, tirani dan intimidasi yang memburukkan rupa demokrasi. KPAI berharap pasangan bakal calon presiden-wakil presiden beserta pendukungnya menunjukkan bahwa pilpres adalah ajang berkompetisi untuk mengabdi kepada negara, bukan ajang meraih kekuasaan dengan segala cara.
      Niccolò Machiavelli, seorang filsuf yang lahir di Florence, Italia, pada 1469, dalam satu bukunya yang berjudul Il Principe menguraikan tindakan yang bisa atau perlu dilakukan seorang seseorang untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan. Di antara tindakan tersebut adalah berbuat licik untuk memperoleh atau mempertahankan kekuasaan.
      Tentu saja teori abad pertengahan ini tak lagi relevan dengan kondisi saat ini, meski kita tahu masih banyak politisi yang melakukannya. Politik santun, begitu para tokoh di Indonesia sering menyebutnya hendaknya semakin membudaya.