PERPUTARAN PUASA
ADA
pernyataan menarik yang disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin, saat menggelar sarasehan organisasi Islam dan para ahli
astronomi untuk mencari titik temu awal Ramadan 1435 Hijriyah di Hotel
Millenium, Jakarta, Kamis (26/6). Yakni kita harus berjiwa besar dan
toleran menerima perbedaan.
Pernyataan itu bisa menjadi pertanda bahwa awal Ramadan tahun ini akan terjadi perbedaan. Muhammadiyah sendiri sudah menentukan awal puasa pada Sabtu (28/6). Sedangkan pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) menentukan awal puasa pada Minggu (29/6).
Khusus di Indonesia, dalam penentuan awal bulan Ramadan sudah sering kali terjadi perbedaan. Alhamdulillah, perbedaan itu tidak menimbulkan pergesekan yang menjurus ke arah perpecahan dan anarkistis.
Pergesekan akibat perbedaan itu memang ada, tapi hanya pada level keluarga. Perbedaan tersebut hanya menimbulkan debat kusir dalam keluarga, yakni antara ayah, ibu dan anak, sehingga tidak berlanjut pada adu otot. Itu karena masing-masing berjiwa besar dan toleran untuk menerima perbedaan.
Kalau kita tarik ke akar masalah, perbedaan itu terjadi karena banyaknya sistem hisab yang berkembang di masyarakat. Muhammadiyah misalnya, menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yaitu penetapan awal Ramadan dan hari raya Idulfitri melalui pendekatan wujudul hilal. Sedangkan pemerintah dan NU memakai metode rukyat atau melihat bulan.
Adalah langkah yang tepat diambil menteri agama untuk tidak menyiarkan secara langsung jalannya sidang isbat di televisi. Ini bisa mencegah orang-orang tidak bertanggung jawab untuk mendramatisasi perbedaan dalam menggunakan metode hisab tersebut.
Menjelang Pilpers 2014 ini, perbedaan menentukan hisab sangat besar ditunggangi kepentingan politik. Kita tidak mau itu terjadi. Penetapan awal Ramadan harus terbebas dari kepentingan politik, kepentingan segelintir orang dan kepentingan orang ingin memancing kekeruhan. Bagaimana pun juga, umat Islam di republik ini ingin menjalankan ibadah puasa dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram serta dengan segenap suka cita.
Apakah perbedaan itu kita biarkan saja terus terjadi? Tentu saja tidak. Kita harapkan pemerintah bisa mencari solusi terbaik agar penentuan awal Ramadan dan hari raya di Indonesia bisa seragam.
Besar harapan kita, sarasehan yang digelar organisasi Islam dan para ahli astronomi untuk mencari titik temu awal Ramadan 1435 Hijriyah di Hotel Millenium, itu menjadi titik awal dan menjadi temu mengenai metode penentuan dan penglihatan hilal sebagai tanda awal Ramadan dan Syawal. Sehingga tidak ada lagi perbedaan. Amin.
Mengutip pemikiran para pakar, ada beberapa langkah yang bisa disarankan untuk mencapai kesatuan. Pertama, pemakaian hisab global. Kedua, konfirmasikan setiap kesaksian rukyatul hilal. Kesaksian rukyat seringkali kontroversial yang menyebabkan munculnya perbedaan. Oleh karena itu, perlu disepakati kriteria untuk mengonfirmasikannya, tidak cukup sekadar sumpah.
Ketiga, adakan lembaga antarpemerintah sebagai otoritas tunggal yang ditaati. Kesaksian hilal di suatu wilayah hanya bisa dijadikan dasar keputusan global bila ada otoritas tunggal pengambil keputusan.
Pernyataan itu bisa menjadi pertanda bahwa awal Ramadan tahun ini akan terjadi perbedaan. Muhammadiyah sendiri sudah menentukan awal puasa pada Sabtu (28/6). Sedangkan pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) menentukan awal puasa pada Minggu (29/6).
Khusus di Indonesia, dalam penentuan awal bulan Ramadan sudah sering kali terjadi perbedaan. Alhamdulillah, perbedaan itu tidak menimbulkan pergesekan yang menjurus ke arah perpecahan dan anarkistis.
Pergesekan akibat perbedaan itu memang ada, tapi hanya pada level keluarga. Perbedaan tersebut hanya menimbulkan debat kusir dalam keluarga, yakni antara ayah, ibu dan anak, sehingga tidak berlanjut pada adu otot. Itu karena masing-masing berjiwa besar dan toleran untuk menerima perbedaan.
Kalau kita tarik ke akar masalah, perbedaan itu terjadi karena banyaknya sistem hisab yang berkembang di masyarakat. Muhammadiyah misalnya, menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yaitu penetapan awal Ramadan dan hari raya Idulfitri melalui pendekatan wujudul hilal. Sedangkan pemerintah dan NU memakai metode rukyat atau melihat bulan.
Adalah langkah yang tepat diambil menteri agama untuk tidak menyiarkan secara langsung jalannya sidang isbat di televisi. Ini bisa mencegah orang-orang tidak bertanggung jawab untuk mendramatisasi perbedaan dalam menggunakan metode hisab tersebut.
Menjelang Pilpers 2014 ini, perbedaan menentukan hisab sangat besar ditunggangi kepentingan politik. Kita tidak mau itu terjadi. Penetapan awal Ramadan harus terbebas dari kepentingan politik, kepentingan segelintir orang dan kepentingan orang ingin memancing kekeruhan. Bagaimana pun juga, umat Islam di republik ini ingin menjalankan ibadah puasa dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram serta dengan segenap suka cita.
Apakah perbedaan itu kita biarkan saja terus terjadi? Tentu saja tidak. Kita harapkan pemerintah bisa mencari solusi terbaik agar penentuan awal Ramadan dan hari raya di Indonesia bisa seragam.
Besar harapan kita, sarasehan yang digelar organisasi Islam dan para ahli astronomi untuk mencari titik temu awal Ramadan 1435 Hijriyah di Hotel Millenium, itu menjadi titik awal dan menjadi temu mengenai metode penentuan dan penglihatan hilal sebagai tanda awal Ramadan dan Syawal. Sehingga tidak ada lagi perbedaan. Amin.
Mengutip pemikiran para pakar, ada beberapa langkah yang bisa disarankan untuk mencapai kesatuan. Pertama, pemakaian hisab global. Kedua, konfirmasikan setiap kesaksian rukyatul hilal. Kesaksian rukyat seringkali kontroversial yang menyebabkan munculnya perbedaan. Oleh karena itu, perlu disepakati kriteria untuk mengonfirmasikannya, tidak cukup sekadar sumpah.
Ketiga, adakan lembaga antarpemerintah sebagai otoritas tunggal yang ditaati. Kesaksian hilal di suatu wilayah hanya bisa dijadikan dasar keputusan global bila ada otoritas tunggal pengambil keputusan.
No comments:
Post a Comment