MENJELANG RAMADAN
MENJELANG
Ramadan, berbagai persiapan dilakukan. Selain mental, persiapan fisik
menghadapi rutinitas tahunan juga dilakukan. Tak ketinggalan salah satu
yang harus dihadapi yaitu lonjakan harga kebutuhan pokok yang mulai
dirasakan dalam satu minggu terakhir. Memang kenaikan harga ini disikapi
warga sebagai tren yang harus dihadapi tiap tahun. Ibu-ibu rumah tangga
yang mengurusi dapur, tentu hafal dengan kondisi ini dan sudah
menyiapkan diri. Sejumlah barang yang menjadi kebutuhan utama seperti
beras, telur, minyak dan daging harus tersedia di dapur saat memasuki
Ramadan.
Di saat harus menyiapkan bahan utama tersebut, makin berat bagi mereka saat Ramadan berbarengan dengan tahun ajaran baru, yang artinya harus ada dana cadangan untuk biaya pendidikan. Obrolan di warung dan pasar pun tak lepas dari masalah ini. Bila warga sudah menyiapkan uang tambahan atau mungkin tabungan, pertanyaannya kemudian tertuju pada pemerintah. Apakah tidak ada penanganan dan ansitipasi sebelumnya dari instansi terkait, hingga warga mesti ‘dipaksa’ maklum dengan kondisi inI.
Tiap tahun Ramadan dirayakan dan tiap tahun pula masyarakat mesti merogoh kantongnya lebih dalam, seolah tak ada antisipasi dari pemerintah. Tidak susah sebenarnya untuk menjelaskan kenaikan harga ini. Selain hukum ekonomi terkait permintaan dan penawaran tersebut, ada tiga pihak yang merasakan langsung bagaimana proses di pasar berlangsung, yaitu petani atau peternak (produsen), pedagang dan pembeli. Bagi petani dan pedagang, inilah saat mereka bisa meraup keuntungan yang lebih besar. Wajar tentunya hal ini. Apalagi secara psikologis, konsumen juga seolah maklum, karena berlangsung secara rutin.
Tidak masalah, tokh setahun sekali.” Pendapat seperti inilah yang biasanya ada di benak konsumen. Tapi harus diingat, kontrol agar harga berada dalam batas wajar juga perlu diperhatikan.Lalu, bagaimana agar kenaikan harga tersebut tetap berada dalam batas wajar dan tidak memberatkan masyarakat?
Pertama, pemerintah harus ikut mengawasi ketersediaan barang di pasar. Memang pemerintah tak bisa sepenuhnya mengontrol dari lini produksi, distribusi hingga sampai ke tangan konsumen per item. Tetapi, pemerintah harus bisa menjamin jumlah barang yang tersedia cukup bagi konsumen. Artinya saat ada lonjakan permintaan, pemerintah sudah memastikan adanya tambahan pasokan bagi masyarakat. Ini seperti yang dilakukan Pertamina Kalselteng yang mengaku sudah menambah pasokan gas. Bila biasanya di Kalsel pemerintah hanya memasok 60-100 ribu tabung, jelang Ramadan Pertamina menambah pasokan menjadi 150 ribu tabung. Ada tambahan 50 ribu tabung untuk mengantisipasi bulan suci kali ini.
Kedua, bila pasokan sudah ditambah, langkah berikutnya yaitu pengawasan distribusi. Harapannya, tidak ada aksi spekulan atau penimbunan yang dilakukan pedagang besar. Pemerintah mesti lebih aktif memantau pergerakan harga di pasar. Spekulan sering memanfaatkan kelangkaan barang, khususnya bagi sebagian yang mengincar keuntungan lebih besar saat Idul fitri nantinya. Inilah yang harus dicegah, baik melalui resep operasi pasar, maupun penindakan langsung.
Ketiga, hal lain yang sering terlupa namun terkait dengan masalah harga kebutuhan pokok yaitu kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan. Sudah menjadi program tahunan, jelang Idul fitri untuk mengantisipasi arus mudik dan balik, dilakukan perbaikan oleh dinas ataupun Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Tak jarang perbaikan ini membuat arus transportasi terganggu, khususnya angkutang barang kebutuhan pokok. Walau pengaruhnya sering dinilai kecil, tapi tak jarang ada tambahan ongkos seperti bahan bakar, maupun tambahan waktu yang nantinya terkonversi ke harga barang.
Terakhir, dari sisi konsumen. Pemenuhan kebutuhan pokok seringkali juga terkait dengan nafsu berbelanja. Tak jarang, rumah tangga justru membeli barang secara ekstra, lebih banyak dan bervariatif dari bulan-bulan bisaanya. Ada item-item barang tertentu yang dibeli saat memasuki Ramadan. Diakui atau tidak, nafsu berbelanja yang besar dari konsumen juga membuat terbatasnya suplai di pasar. Dalam konteks ini, tentu alim ulama ikut berperan untuk memberi pemahaman agar masyarakat mengerem nafsu. Sebagaimana hakikat berpuasa yaitu menahan hawa nafsu. Jadi antisipasi tidak hanya menjadi beban pemerintah, tapi sebagai konsumen juga mesti bijak.
Di saat harus menyiapkan bahan utama tersebut, makin berat bagi mereka saat Ramadan berbarengan dengan tahun ajaran baru, yang artinya harus ada dana cadangan untuk biaya pendidikan. Obrolan di warung dan pasar pun tak lepas dari masalah ini. Bila warga sudah menyiapkan uang tambahan atau mungkin tabungan, pertanyaannya kemudian tertuju pada pemerintah. Apakah tidak ada penanganan dan ansitipasi sebelumnya dari instansi terkait, hingga warga mesti ‘dipaksa’ maklum dengan kondisi inI.
Tiap tahun Ramadan dirayakan dan tiap tahun pula masyarakat mesti merogoh kantongnya lebih dalam, seolah tak ada antisipasi dari pemerintah. Tidak susah sebenarnya untuk menjelaskan kenaikan harga ini. Selain hukum ekonomi terkait permintaan dan penawaran tersebut, ada tiga pihak yang merasakan langsung bagaimana proses di pasar berlangsung, yaitu petani atau peternak (produsen), pedagang dan pembeli. Bagi petani dan pedagang, inilah saat mereka bisa meraup keuntungan yang lebih besar. Wajar tentunya hal ini. Apalagi secara psikologis, konsumen juga seolah maklum, karena berlangsung secara rutin.
Tidak masalah, tokh setahun sekali.” Pendapat seperti inilah yang biasanya ada di benak konsumen. Tapi harus diingat, kontrol agar harga berada dalam batas wajar juga perlu diperhatikan.Lalu, bagaimana agar kenaikan harga tersebut tetap berada dalam batas wajar dan tidak memberatkan masyarakat?
Pertama, pemerintah harus ikut mengawasi ketersediaan barang di pasar. Memang pemerintah tak bisa sepenuhnya mengontrol dari lini produksi, distribusi hingga sampai ke tangan konsumen per item. Tetapi, pemerintah harus bisa menjamin jumlah barang yang tersedia cukup bagi konsumen. Artinya saat ada lonjakan permintaan, pemerintah sudah memastikan adanya tambahan pasokan bagi masyarakat. Ini seperti yang dilakukan Pertamina Kalselteng yang mengaku sudah menambah pasokan gas. Bila biasanya di Kalsel pemerintah hanya memasok 60-100 ribu tabung, jelang Ramadan Pertamina menambah pasokan menjadi 150 ribu tabung. Ada tambahan 50 ribu tabung untuk mengantisipasi bulan suci kali ini.
Kedua, bila pasokan sudah ditambah, langkah berikutnya yaitu pengawasan distribusi. Harapannya, tidak ada aksi spekulan atau penimbunan yang dilakukan pedagang besar. Pemerintah mesti lebih aktif memantau pergerakan harga di pasar. Spekulan sering memanfaatkan kelangkaan barang, khususnya bagi sebagian yang mengincar keuntungan lebih besar saat Idul fitri nantinya. Inilah yang harus dicegah, baik melalui resep operasi pasar, maupun penindakan langsung.
Ketiga, hal lain yang sering terlupa namun terkait dengan masalah harga kebutuhan pokok yaitu kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan. Sudah menjadi program tahunan, jelang Idul fitri untuk mengantisipasi arus mudik dan balik, dilakukan perbaikan oleh dinas ataupun Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Tak jarang perbaikan ini membuat arus transportasi terganggu, khususnya angkutang barang kebutuhan pokok. Walau pengaruhnya sering dinilai kecil, tapi tak jarang ada tambahan ongkos seperti bahan bakar, maupun tambahan waktu yang nantinya terkonversi ke harga barang.
Terakhir, dari sisi konsumen. Pemenuhan kebutuhan pokok seringkali juga terkait dengan nafsu berbelanja. Tak jarang, rumah tangga justru membeli barang secara ekstra, lebih banyak dan bervariatif dari bulan-bulan bisaanya. Ada item-item barang tertentu yang dibeli saat memasuki Ramadan. Diakui atau tidak, nafsu berbelanja yang besar dari konsumen juga membuat terbatasnya suplai di pasar. Dalam konteks ini, tentu alim ulama ikut berperan untuk memberi pemahaman agar masyarakat mengerem nafsu. Sebagaimana hakikat berpuasa yaitu menahan hawa nafsu. Jadi antisipasi tidak hanya menjadi beban pemerintah, tapi sebagai konsumen juga mesti bijak.
No comments:
Post a Comment