MASIH ADA POLITIK ALIRAN ?
AWAL 1980-an. Sebuah masjid di kampung kami, samar-samar disebut
‘Masjid PPP’. Tokoh-tokoh PPP memang banyak yang salat Jumat di masjid
itu, meski rumah mereka dekat dengan Masjid Agung. Masjid Agung dianggap
‘Masjid Golkar’, karena para pejabat biasanya Jumatan di situ.Walaupun
saya waktu itu masih pelajar di Sekolah Dasar, saya dapat merasakan
gerahnya udara politik menjelang Pemilu 1982. Ketika itu, politik terasa
ideologis sekali.
PPP seolah identik dengan Islam, dan Golkar seolah sama dengan musuh Islam. Ulama yang masuk Golkar, dianggap mengkhianati Islam. Bagi mereka, ‘ulama Golkar’ dianggap tidak sah menjadi imam salat atau menikahkan orang.Barangkali orang sekarang akan menertawakan perilaku politik semacam itu. Tetapi jika kita telaah lebih jauh, sikap politik yang sangat ideologis itu memang memiliki akar yang cukup dalam.
Donald Hindley (1970), menyebutnya sebagai ‘politik aliran’, yaitu suatu pengelompokan politik berdasarkan kesadaran sosio-kultural, yang dipengaruhi oleh agama dan pandangan dunia tradisional atau modern.Hindley sendiri merujuk kepada teori Clifford Geertz (1960) tentang santri, abangan dan priyayi dalam masyarakat Jawa. Santri adalah muslim yang memegang teguh ajaran Islam, taat menjalankan rukun Islam, dan menjadikan Islam sebagai dasar gerakan sosial.Abangan adalah muslim sinkretis, yang lebih peduli pada ritus-ritus ketimbang ajaran, dan memisahkan agama dari politik. Priyayi juga abangan, tetapi dari kalangan elite, dan lebih tertarik pada mistik kebatinan.
Bagi Harsja W Bachtiar (1973), trikotomi Geertz di atas tidak tepat, karena kategori priyayi seharusnya tidak dimasukkan. Menurut Bachtiar, priyayi adalah kategori kelas, sementara santri dan abangan adalah kategori budaya. Lawan dari priyayi adalah wong cilik (orang kecil). Karena itu, kita bisa menemukan santri dan abangan yang priyayi, sebagaimana ada santri dan abangan yang wong cilik. Ada lagi yang menilai, Geertz cenderung memisahkan Islam dari budaya Jawa, sehingga bukunya pun berjudul The Religion of Java. Padahal, kata Marshall GS Hodgson (1973), data yang dipaparkan Geertz malah menunjukkan betapa jauh pengaruh Islam meresap dalam budaya Jawa. Mark R Woodward (1989) juga menemukan, ritus-ritus kesultanan Yogyakarta memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam.
Di sisi lain, teori santri-abangan memang cukup berguna untuk menjelaskan mengapa partai Islam tidak otomatis dominan di negeri ini. Pada masa Soekarno, kata Hindley, kaum santri mendukung Partai NU atau Masyumi, dan kaum abangan mendukung PNI, PSI atau PKI. Orientasi politik abangan juga sejalan dengan politik TNI dan kaum minoritas, terutama kaum Protestan dan Katolik.
Pada era Soeharto, politik aliran mau dikikis, dengan mewajibkan semua partai berasaskan Pancasila. Tetapi kebijakan ini tidak sepenuhnya berhasil, antara lain karena pemerintah cenderung memaksakan kehendak. Hingga 1980-an, Soeharto beraliansi dengan kaum abangan, yang didukung penuh ABRI dan kaum minoritas. Akibatnya, politik santri makin mengeras, seperti yang terjadi didaerah-daerah terpencil yang enuh agamis.
Pada awal 1990-an, hubungan Soeharto dengan ABRI mulai renggang, sehingga ia berusaha merangkul Islam santri. Ia pun mendukung ICMI, dan merestui BJ Habibie sebagai ketuanya. Namun, hal ini tidak sepenuhnya memuaskan semua kalangan santri. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak setuju. Amien Rais, yang semula mendukung, justru akhirnya memimpin gerakan reformasi, menurunkan Soeharto.
Bagaimana di Era Reformasi? Para pemimpin kaum santri seperti Gus Dur, Amien Rais dan Nurcholish Madjid (Cak Nur), pada dasarnya sudah berpikir: dari Islam untuk bangsa. “Islam Yes, Partai Islam No?” tulis Cak Nur pada 1970. Begitu pula, PKB yang didirikan Gus Dur, dan PAN yang didirikan Amien Rais, sama-sama berorientasi kebangsaan. Tetapi PKS, PPP dan PBB, tetap berasas Islam. Selain itu, mungkin kini tak ada lagi partai yang sangat abangan, karena Indonesia telah mengalami santrinisasi.
Walaupun demikian, para pengamat tampaknya masih melihat PKB, PPP, PKS, dan PAN sebagai partai-partai Islam, karena basis pendukung mereka umumnya adalah kaum santri. Pertimbangan koalisi menjelang pilpres tahun ini, tampaknya juga masih berbau politik aliran. Kebanyakan partai santri sudah merapat ke Prabowo, sementara satu partai lainnya, PKB, berkoalisi dengan Jokowi.
Barangkali politik aliran memang belum punah. Ia seolah kekuatan yang menjaga keseimbangan. Jika yang satu mulai ingin mendominasi, yang lain akan segera bereaksi. Terlepas dari soal ini, siapapun presiden yang terpilih nanti, ia takkan bisa mengabaikan fakta bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, dan pada saat yang sama, ia harus merangkul kaum minoritas.
PPP seolah identik dengan Islam, dan Golkar seolah sama dengan musuh Islam. Ulama yang masuk Golkar, dianggap mengkhianati Islam. Bagi mereka, ‘ulama Golkar’ dianggap tidak sah menjadi imam salat atau menikahkan orang.Barangkali orang sekarang akan menertawakan perilaku politik semacam itu. Tetapi jika kita telaah lebih jauh, sikap politik yang sangat ideologis itu memang memiliki akar yang cukup dalam.
Donald Hindley (1970), menyebutnya sebagai ‘politik aliran’, yaitu suatu pengelompokan politik berdasarkan kesadaran sosio-kultural, yang dipengaruhi oleh agama dan pandangan dunia tradisional atau modern.Hindley sendiri merujuk kepada teori Clifford Geertz (1960) tentang santri, abangan dan priyayi dalam masyarakat Jawa. Santri adalah muslim yang memegang teguh ajaran Islam, taat menjalankan rukun Islam, dan menjadikan Islam sebagai dasar gerakan sosial.Abangan adalah muslim sinkretis, yang lebih peduli pada ritus-ritus ketimbang ajaran, dan memisahkan agama dari politik. Priyayi juga abangan, tetapi dari kalangan elite, dan lebih tertarik pada mistik kebatinan.
Bagi Harsja W Bachtiar (1973), trikotomi Geertz di atas tidak tepat, karena kategori priyayi seharusnya tidak dimasukkan. Menurut Bachtiar, priyayi adalah kategori kelas, sementara santri dan abangan adalah kategori budaya. Lawan dari priyayi adalah wong cilik (orang kecil). Karena itu, kita bisa menemukan santri dan abangan yang priyayi, sebagaimana ada santri dan abangan yang wong cilik. Ada lagi yang menilai, Geertz cenderung memisahkan Islam dari budaya Jawa, sehingga bukunya pun berjudul The Religion of Java. Padahal, kata Marshall GS Hodgson (1973), data yang dipaparkan Geertz malah menunjukkan betapa jauh pengaruh Islam meresap dalam budaya Jawa. Mark R Woodward (1989) juga menemukan, ritus-ritus kesultanan Yogyakarta memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam.
Di sisi lain, teori santri-abangan memang cukup berguna untuk menjelaskan mengapa partai Islam tidak otomatis dominan di negeri ini. Pada masa Soekarno, kata Hindley, kaum santri mendukung Partai NU atau Masyumi, dan kaum abangan mendukung PNI, PSI atau PKI. Orientasi politik abangan juga sejalan dengan politik TNI dan kaum minoritas, terutama kaum Protestan dan Katolik.
Pada era Soeharto, politik aliran mau dikikis, dengan mewajibkan semua partai berasaskan Pancasila. Tetapi kebijakan ini tidak sepenuhnya berhasil, antara lain karena pemerintah cenderung memaksakan kehendak. Hingga 1980-an, Soeharto beraliansi dengan kaum abangan, yang didukung penuh ABRI dan kaum minoritas. Akibatnya, politik santri makin mengeras, seperti yang terjadi didaerah-daerah terpencil yang enuh agamis.
Pada awal 1990-an, hubungan Soeharto dengan ABRI mulai renggang, sehingga ia berusaha merangkul Islam santri. Ia pun mendukung ICMI, dan merestui BJ Habibie sebagai ketuanya. Namun, hal ini tidak sepenuhnya memuaskan semua kalangan santri. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak setuju. Amien Rais, yang semula mendukung, justru akhirnya memimpin gerakan reformasi, menurunkan Soeharto.
Bagaimana di Era Reformasi? Para pemimpin kaum santri seperti Gus Dur, Amien Rais dan Nurcholish Madjid (Cak Nur), pada dasarnya sudah berpikir: dari Islam untuk bangsa. “Islam Yes, Partai Islam No?” tulis Cak Nur pada 1970. Begitu pula, PKB yang didirikan Gus Dur, dan PAN yang didirikan Amien Rais, sama-sama berorientasi kebangsaan. Tetapi PKS, PPP dan PBB, tetap berasas Islam. Selain itu, mungkin kini tak ada lagi partai yang sangat abangan, karena Indonesia telah mengalami santrinisasi.
Walaupun demikian, para pengamat tampaknya masih melihat PKB, PPP, PKS, dan PAN sebagai partai-partai Islam, karena basis pendukung mereka umumnya adalah kaum santri. Pertimbangan koalisi menjelang pilpres tahun ini, tampaknya juga masih berbau politik aliran. Kebanyakan partai santri sudah merapat ke Prabowo, sementara satu partai lainnya, PKB, berkoalisi dengan Jokowi.
Barangkali politik aliran memang belum punah. Ia seolah kekuatan yang menjaga keseimbangan. Jika yang satu mulai ingin mendominasi, yang lain akan segera bereaksi. Terlepas dari soal ini, siapapun presiden yang terpilih nanti, ia takkan bisa mengabaikan fakta bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, dan pada saat yang sama, ia harus merangkul kaum minoritas.
No comments:
Post a Comment