DURIAN RUNTUH

Banyak harapan pada 2017, terutama menyangkut pembangunan untuk masyarakat. Periode 2016, umumnya pemerintah daerah mengeluhkan turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Alokasi Umum (DAU).
Di tengah kegalauan itu, ada juga hal yang mampu mengukir senyum para pejabat daerah yaitu dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat. Apalagi nominalnya cukup besar yakni hampir mencapai Rp 1 miliar.
Ada pihak yang menilai Menteri Keuangan begitu sadis, karena memotong DAK dan DAU yang menyebabkan pejabat daerah kelabakan mengongkosi daerahnya. Ada sejumlah proyek yang terpaksa harus ditunda dan lainnya.
Merujuk fakta itu, terlihat jelas betapa pejabat di daerah begitu tergantung terhadap durian runtuh atau ‘hujan’ uang dari Jakarta. Bisa jadi, ada pikiran; ya memang Jakarta yang harusnya membiayai daerah. Jika ada pejabat berpikiran seperti ini, bisa dikatakan ironis.
Seorang pejabat ketika memegang amanah jabatan, sebenarnya harus berpikir keras agar PAD naik. Kalau PAD naik tentunya daerah akan mampu membangun sarana dan sarana yang benar-benar diperlukan masyarakat.
Harusnya pula si pejabat terpilih betul-betul bekerja keras supaya investor percaya sehingga banyak yang menanam uangnya di daerah setempat. Bukan justru asyik tenggelam dalam rutinitas melayani masyarakat.
Sok terlihat sibuk. Terlihat lelah tatkala menyusun acara seremonial. Sok bangun ini atau bangun itu. Meski uang tidak punya, tetap nekat membangun. Soal bangunannya nanti mangkrak atau tidak, itu sih urusan nanti. Sok membangun atau membentuk perusahaan daerah dengan dalih agar PAD meningkat dan lainnya.
Ternyata, dalam perjalanannya justru tidak mampu memberikan konstribusi yang memadai. Bahkan ada saja perusahaan daerah yang malah membebani APBD. Perusahaan bukan menghasilkan uang, tapi malah diberi uang dari APBD yang notabene adalah uang rakyat. Total gaji direksinya saja mencapai miliaran, tapi kontribusi bagi PAD malah minim.
Sejarah menjadi saksi, hingga kini hanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang umumnya masih eksis. Bahkan ada yang mampu berkontribusi lumayan bagi daeah dalam PAD. Sementara itu, prusahaan daerah lainnya tak terdengar kabarnya. Malah, di antaranya justru bangkrut.
Pada akhirnya para pejabat tetap sangat berharap pada DAK, DAU, Dana Desa dan sejenisnya. Kondisi ini kontradiktif ketika pejabat justru merasa bahagia oleh padatnya jadwal dinas ke luar daerah dan bahkan ke luar negeri dengan segala macam alasan berkedok demi membangun daerah.
Akibat gaya pejabat seperti itu, tidak usah heran kalau hingga kini masih kerap ditemui jalan rusak, sekolah rusak yang kondisinya cukup menyedihkan. Di sisi lain, si pejabat selalu berlagak selalu fokus menambal jalan, membangun sekolah, padahal gagal. Alasannya macam-macam, menunggu struktur organisasi pemerintahan yang baru lah, menunggu pelantikan pejabatnya lah, waktunya yang mepet lah dan lainnya.
Apakah fenomena itu akan terulang pada 2017? Bila masih banyak pejabat yang mentalnya berharap durian runtuh atau ‘hujan’ uang dari Jakarta, tidak usah heran kalau banyak jalan rusak, sekolah dan fasilitas umum lainnya tetap rusak. semoga tidak Harapan kosong atau mimpi setinggi langit, tetapi tercapai harapan kita semua. amin.