PEJABAT TURUNAN

PERISTIWA penangkapan Bupati Klaten Sri Hartini oleh KPK menguatkan keyakinan bahwa politik dinasti itu lebih banyak mudarat dari manfaatnya.
Kita mulai saja dari Sri Hartini. Menurut beberapa situs, sebelum menjadi bupati dia seorang aktivis partai, PDIP. Suaminya, Haryanto Wibowo, menjadi Bupati Klaten periode 2000-2005. Periode 2005-2010 digantikan oleh Sunarna dan Haryanto Wibowo turun menjadi Wakil Bupati. Tahun 2010 Sunarna terpilih kembali dan Sri Hartini (istri Haryanto Wibowo) menjadi wakilnya sampai 2015.
Pada 2015 Sri Hartini naik menjadi bupati periode 2015-2020 dengan wakil Sri Mulyani yang tak lain istri Sunarna, bupati Klaten dua periode. Tapi langkah Sri Hartini terhenti karena tertangkap tangan KPK saat menerima suap dari mereka yang ingin jadi pejabat. Ketika itu pelantikan para pejabat Pemkab Klaten sudah akan dimulai. Akhirnya pelantikan yang sudah dihadiri ratusan calon pejabat pun gagal. Kini Sri Hartini ditahan KPK. Sri Mulyani naik jadi Plt bupati.
Seperti permainan sandiwara, mulat-mulet itu saja orangnya. Kalau saja tidak “kecelakaan” mungkin dinasti masih akan terus berlanjut karena anak-anak Hartini sudah dewasa bahkan ada yang sudah menjadi anggota DPRD sehingga pada saatnya siap untuk meneruskan kedudukan orang tuanya.
Politik dinasti di Klaten tidak sendiri. Di daerah lain juga ada yang kepala daerahnya turun temurun, ke istri atau anaknya. Misalnya Walikota Cimahi (Jawa Barat) Atty Suharti, menjabat sejak Oktober 2012, menggantikan suaminya Ir M. Itoc Tochija MM yang menjabat bupati dua periode 2002-2012.
Tapi nasib Atty Suharti sama dengan Bupati Klaten Sri Suharti, tertangkap tangan KPK ketika menerima suap dari pengusaha yang akan membangun pasar. Atty sebenarnya berstatus nonaktif karena mencalonkan diri lagi untuk periode 2017-1022. Tidak jelas apakah masih boleh mengikuti pilkada serentak 15 Februari 2017 atau tidak.
Kemudian Bupati Bantul Idham Samawi, dia menjabat dua periode 2000-2010. Lantas digantikan istrinya Sri Surya Widati tapi hanya
satu periode 2010-2015 dan selamat sampai selesai. Tapi suaminya sempat menjadi tersangka kasus pembangunan stadion olah raga. Ternyata kasusnya dihentikan.
Bupati Kediri Sutrisno menjabat 1999-2009, digantikan istrinya Haryanti yang juga dua periode, kini tengah menjalani periode yang kedua. Dalam pemilihan bupati ini Haryanti bertarung dengan “lawannya” yang tak lain istri kedua Sutrisno dan menang.
Irianto MS Syaifuddin menjabat Bupati Indramayu (Jabar) dua periode 2000-2010 digantikan istrinya Anna Sophanah 2010-2015.
Hubungan darah ke bawah (anak) juga ada. Misalnya Bupati Ogan Ilir (Sumatera Selatan) AW Noviandi Mawardi (28 tahun). Dilantik Februari 2016 tapi baru beberapa bulan tertangkap tengah pesta narkoba di rumah dinasnya. Ia dipecat tapi banding. Ia putra Bupati Ogan Ilir dua periode sebelumnya, Mawardi Yahya.
Bupati Tanah Laut (Kalsel), H Bambang Alamsyah, adalah putra bupati sebelumnya, Adriansyah yang menjabat dua periode dan kini dipenjara karena korupsi. Bupati Bangkalan (Madura) Ibnu Fuad adalah putra Fuad Amin Imron yang menjabat bupati di situ dua periode. Kini Fuad Amin dipenjara juga karena kasus korupsi.
Untuk menghindari politik dinasti lahirlah UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang melarang bakal calon kepala daerah memiliki hubungan darah/perkawinan dengan petahana.
Tapi dibatalkan Mahkamah Konstitusi, yakni pasal 7 huruf r UU No 8/2015 karena bertentangan dengan UUD. Padahal pasal tersebut sebenarnya untuk membentengi politik dinasti. Konsekuensinya dalam pilkada politik dinasti tak akan terbendung dan akan banyak muncul calon yang ada hubungan darah/perkawinan dengan petahana.
Masyarakat sering terkaget-kaget dengan putusan MK. Tapi MK lahir atas keinginan kita bersama juga agar konstitusi tidak diselewengkan, sehingga betapapun pahitnya kita harus menerima.
Politik dinasti memang tidak bertentangan dengan UUD karena setiap orang berhak untuk mencalonkan diri. Tetapi secara etis tidak bisa diterima karena segala hak yang dimilikinya dalam posisi “keluarga petahana” akan mengganjal calon yang lain.
Mereka yang beruntung bisa memanfaatkan situasi ini untuk memperkokoh dinastinya dalam menguasai daerah. Tapi membangun budaya itu tidak mudah sehingga banyak kepala daerah terpeleset dalam jerat korupsi dan suap. Politik dinasti memang enak